NEWS

  • Aturan Direvisi! Kendaraan Tunggak Pajak Lebih 2 Tahun Bakal Ditahan

    Aturan Direvisi! Kendaraan Tunggak Pajak Lebih 2 Tahun Bakal Ditahan

    Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 14/2019. Tujuannya, meningkatkan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) masyarakat. Dalam draf revisi Pergub 14/2019, Pemprov Nusa Tenggara Barat berencana memberikan kewenangan kepada petugas untuk menahan STNK atau kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan PKB lebih dari 2 tahun. “Bappenda NTB telah mempertimbangkan […]

  • Luhut Bilang 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Bayar Pajak, DJP Usut!

    Luhut Bilang 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Bayar Pajak, DJP Usut!

    Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjuti temuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan 9 juta hektare (Ha) lahan perkebunan sawit belum membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang […]

  • Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Mei 2023, Cek di Sini

    Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Mei 2023, Cek di Sini

    Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. Penetapan tarif bunga per bulan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.22/KM.10/2023. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan pada […]

  • World Bank Sarankan Indonesia Berlakukan Pajak Karbon, Begini Kata Sri Mulyani

    World Bank Sarankan Indonesia Berlakukan Pajak Karbon, Begini Kata Sri Mulyani

    World Bank atau Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera mengenakan pajak karbon. World Bank menyampaikan, pajak karbon dapat meningkatkan penerimaan dan membuat investasi di sektor karbon tinggi menjadi kurang menarik. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia, misalnya terkait dengan ekspor ke negara-negara yang mengenakan tarif impor untuk produk-produk berkandjnhan karbon tinggi. Seperti […]

  • Bank Dunia Soroti Rasio Pajak RI Rendah, Sri Mulyani Singgung Kasus Rafael

    Bank Dunia Soroti Rasio Pajak RI Rendah, Sri Mulyani Singgung Kasus Rafael

    Bank Dunia (World Bank) menilai Indonesia masih bisa meningkatkan penerimaan pajak dalam menciptakan ruang fiskal untuk menurunkan kemiskinan. Hal itu melihat dari rasio pajak yang baru 10,4% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2022. “Rasio perpajakan Indonesia meskipun adanya reformasi perpajakan masih rendah sekitar 11%. Masih ada ruang untuk Indonesia mendatangkan upaya pendapatan,” kata Country […]

WhatsApp WA only