NEWS
-
Setoran Pajak Digital Mencapai Rp 12,2 Triliun Hingga April 2023
Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital berbuah manis. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, sampai dengan 30 April 2023, jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 12,2 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan, jumlah tersebut berasal […]
-
DJP Sudah Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 12,2 Triliun Hingga April 2023
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah setoran pajak pertambahan nilai dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebesar Rp 12,2 triliun per April 2023. Adapun jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran 2020, sebesar Rp 3,90 triliun setoran 2021, sebesar Rp 5,51 triliun setoran 2022, dan sebesar Rp 2,04 triliun setoran 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
-
Jaga Destinasi Wisata, Pemerintah Kaji Penerapan Pajak Turis
JAKARTA. Pemerintah Indonesia akan mengenakan pajak kepada turis asing yang datang ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan banyaknya negara lain yang mulai memberlakukan pajak turis. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, pengenaan pajak turis ini berkaitan dengan aspek upaya konservasi, upaya menjaga destinasi, dan upaya untuk meningkatkan promosi. Ia bilang, rencana untuk […]
-
BPS Catat Ekonomi Indonesia Kuartal I/2023 Tumbuh 5,03%
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% secara tahunan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami penguatan di tengah pelemahan ekonomi global. Menurutnya, pertumbuhan itu juga sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal I/2022 yang pada saat itu tumbuh […]
-
Begini Kata Ekonom Soal Belum Rampungnya Aturan Teknis Perpajakan Hingga Revisi DHE
Sejumlah aturan teknis yang sedang di susun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum juga terbit. Lambatnya penerbitan regulasi atau aturan tekis tersebut dinilai bisa berpengaruh ke aktivitas ekonomi. Peraturan yang belum juga terbit di antaranya, revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), pajak natura, pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Perdagangan […]