Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu Sri Mulyani: Aturan Pajak Internasional Perlu Diubah
Dunia yang kita tinggali ini menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen menyebabkan banyak hal menjadi semakin terhubung serta model bisnis berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, arsitektur pajak internasional harus dimodifikasi untuk merespons perkembangan ini. Tidak hanya itu, pandemi yang terjadi selama lebih dari dua tahun ini yang menyebabkan semakin […]
-
Semester II/2022, Sri Mulyani Kejar Setoran Pajak Rp739,9 Triliun
JAKARTA — Pemerintah mengejar setoran atau perolehan pajak hingga Rp739,9 triliun pada semester II/2022 untuk bisa mencapai target penerimaan Rp1.608,1 triliun sepanjang tahun ini. Target itu lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam perubahan APBN 2022. Hal tersebut tercantum dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I Tahun Anggaran 2022. Di […]
-
Bisa Pakai e-PHTB, Notaris Wajib Jaga Kerahasiaan Data Wajib Pajak
Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberi kepercayaan untuk menyampaikan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh wajib pajak melalui aplikasi e-PHTB. Setelah mendapatkan akses aplikasi e-PHTB dan dapat menyampaikan permohonan penelitian formal bukti penyetoran PPh dari pengalihan hak atas tanah/bangunan (PHTB) dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah/bangunan, notaris/PPAT wajib menjaga kerahasiaan […]
-
Dirjen Pajak Terbitkan Peraturan Baru Soal Bentuk SKP dan STP
JAKARTA. Dirjen pajak menerbitkan peraturan baru terkait dengan bentuk dan isi nota penghitungan, Surat Ketetapan Pajak (SKP), serta Surat Tagihan Pajak (STP). Peraturan baru yang dimaksud adalah PER-05/PJ/2022. Dengan berlakunya peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 24 Mei 2022 ini, PER-14/PJ/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Peraturan direktur jenderal ini mulai berlaku pada tanggal […]
-
48 Persen Kendaraan Nunggak Pajak, Pemprov Imbau Manfaatkan Pemutihan
TANJUNGPINANG. Pemprov Kepulauan Riau memperkirakan 48% kendaraan yang terdaftar di wilayah tersebut memiliki tunggakan pajak. Kepala Bapenda Provinsi Kepri Reni Yusneli mengatakan data tersebut diperoleh dari survei kepuasan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan yang dilakukan setiap tahun. Pemprov pun berupaya menekan angka tunggakan pajak tersebut melalui program pemutihan. “Hasilnya masih relatif rendah, kurang memuaskan. Baru […]
Got any book recommendations?
WA only