Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu Minta Segera Efisiensi 400 Ribu Aplikasi Pemerintahan
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mendorong efisiensi aplikasi pemerintah yang saat ini jumlahnya lebih dari 400 ribu aplikasi. Dalam diskusi Leaders Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, Senin (11/7), ia menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk mentransformasi ekonomi, birokrasi pemerintah, dan masyarakat. “Kami di Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan banyak hal dalam mentransformasi fungsi keuangan […]
-
Kemendagri Dorong Optimalisasi PAD Lewat Aplikasi ETPD
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat aplikasi ETPD. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah (Pemda) dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam Acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di BICC Nusa Dua, […]
-
Meninjau Prospek KPR Setelah Menkeu Sri Mulyani Bilang Generasi Muda Sulit Beli Rumah
Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan generasi muda sulit untuk mendapatkan rumah lantaran daya beli dan harga properti yang tidak seimbang. Menkeu mengungkapkan saat ini terdapat backlog perumahan di Indonesia sebesar 12,75 juta. Sementara itu, Indonesia memiliki demografi yang relatif muda. Artinya, generasi muda akan berumah tangga dan akan membutuhkan hunian. “Purchasing power mereka […]
-
PPN KMS Orang Belum Ber-NPWP, Begini Pengisian Surat Setoran Pajaknya
Kepala KPP pratama dapat menerbitkan NPWP secara jabatan untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri (KMS). Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 61/2022, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dilakukan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) pratama jika orang pribadi yang melakukan KMS belum memiliki NPWP. “Kepala kantor pelayanan pajak pratama dapat menerbitkan […]
-
Wajib Pajak Perlu Tahu Ini Agar Fasilitas Tax Allowance Tidak Dicabut
Agar pemberian fasilitas tax allowance kepada wajib pajak tidak dicabut oleh Ditjen Pajak (DJP), wajib pajak perlu menghindari penggunaan aktiva tetap berwujud maupun tak berwujud yang mendapatkan fasilitas tax allowance selain untuk tujuan pemberian fasilitas tax allowance. Termasuk, wajib pajak dilarang untuk mengalihkan aktiva tersebut. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 16 PMK 11/2020 jo. PMK […]
Got any book recommendations?
WA only