NEWS
-
Pengumpulan Pajak Bukan Menyengsarakan Ekonomi, Wamenkeu: Kita Ingin Negara Ini Mampu
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pengumpulan pajak bukan untuk menyengsarakan ekonomi. Dia menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk menjaga Indonesia melalui mengumpulkan pajak sekaligus tetap menumbuhkan ekonomi. “Kalau kita mengumpulkan pajak itu bukan berarti bahwa kita sedang menyengsarakan perekonomian kita, sedang mengurangi kapasitas perekonomian kita, mengurangi kemampuan masyarakat. Tapi sesungguhnya ketika kita mengumpulkan pajak […]
-
Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form
Pembetulan SPT Tahunan melalui e-form tidak bisa sekadar dengan meng-copy paste data PDF dan mengisi pembetulannya. Melalui unggahan di media sosial, Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembetulan SPT Tahunan tetap perlu dilakukan dengan mengajukan e-form di DJP Online. Caranya, wajib pajak memilih menu e-form, kemudian Buat SPT, lalu pilih Tahunan dan status pembetulannya. “File e-form […]
-
Mau Validasi NIK tapi Terkendala Nama Tidak Sesuai, DJP Sarankan Ini
Ditjen Pajak (DJP) memberikan saran bagi wajib pajak yang terkendala ketika ingin melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) di DJP Online. Dalam akun Twitter @kring_pajak, DJP mendapat pertanyaan dari salah satu warganet perihal adanya kendala ketika ingin memvalidasi NIK. Kendala yang dimaksud ialah adanya ketidaksesuaian nama di NIK dengan […]
-
Cara Membuat NPWP Online 2023, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang digunakan sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan proses perpajakan. Karena itu NPWP merupakan tanda pengenal yang perlu untuk dimiliki oleh setiap wajib pajak. Begini cara buat NPWP Online 2023, lengkap dengan syarat dan biayanya. Namun bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP jangan khawatir, sebab membuat NPWP […]
-
Mengenal Istilah Pemberlakuan Mundur dalam PP 55/2022, Apa Itu?
Beleid terbaru yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) telah terbit bulan lalu. Beleid tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022. PP 55/2022 turut mengakomodasi aturan terkait dengan kesepakatan harga transfer atau biasa dikenal dengan advance pricing agreement (APA). Dalam UU Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kewenangan Dirjen Pajak untuk melakukan kesepakatan harga transfer […]
WA only