NEWS
-
DJP: Pemberi Kerja Tetap Wajib Serahkan Bukti Potong Pajak ke Pegawai
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan pemberi kerja untuk tetap menyerahkan bukti potong pajak kepada pegawainya walaupun formulir 1721-A1 dapat diunduh mandiri melalui DJP Online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan pemberi kerja wajib untuk menyerahkan bukti potong pajak kepada pegawainya. Pemberian bukti potong pajak ini tetap harus dilaksanakan meski pegawai juga dapat mengunduhnya […]
-
Aturan Batas Waktu Pemberian Keterangan Dirjen Pajak Terkait Keberatan
PMK 118/2024 mengatur batas waktu pemberian surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, serta pemotongan atau pemungutan pajak, dalam rangka pengajuan keberatan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PMK 118/2024, direktur jenderal (dirjen) pajak wajib menyampaikan surat keterangan tersebut maksimal 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Permohonan dalam konteks ini mengacu pada […]
-
Berkontribusi Lewat Pajak, Milenial dan Gen Z Perlu Ikut Awasi APBN
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan APBN, terutama kalangan milenial dan gen Z. Thomas mengatakan pemerintah menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menjaga ekonomi nasional. Menurutnya, generasi muda perlu memahami peran APBN ini sangat penting karena telah berkontribusi melalui pembayaran pajak. “Betapa pentingnya fiskal ini, bukan hanya untuk Kemenkeu, tetapi untuk Anda-Anda […]
-
Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global
Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan baru dalam dunia perekonomian global. Salah satu tantangan itu adalah penerapan kebijakan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) […]
-
Memahami Fungsi Pertukaran Informasi yang Terdapat dalam Model P3B
Pertukaran informasi antaryurisdiksi menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi tantangan penghindaran pajak internasional. Namun, pelaksanaan pertukaran informasi memerlukan dasar hukum yang kuat, salah satunya melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Instrumen ini berfungsi sebagai landasan untuk mencegah pajak berganda sekaligus mendukung transparansi fiskal global. Secara umum, pertukaran informasi diatur dalam Pasal 26 model P3B […]
WA only