NEWS
-
DJP Ungkap Sistem Coretax Makin Membaik, Semua Kendala Diidentifikasi
Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerangkan kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur layanan sistem pajak Coretax DJP, telah dilakukan perbaikan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, pihaknya juga telah mengidentifikasi dan memperbaiki seluruh kendala Coretax yang ada, baik untuk kepentingan eksternal maupun internal DJP. “Sampai saat ini, […]
-
Mengenal Coretax, Sistem Canggih yang Bisa Tarik Rp1.500 T Pajak RI
Per 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menjalankan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias coretax administration system (CTAS). Coretax system ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kepada wajib pajak akan bergeser dari manual menjadi otomatis berbasis teknologi. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menjelaskan, coretax system merupakan bagian dari […]
-
WP Daftar NPWP di Coretax, Kantor Pajak Beri Edukasi soal Geo Tagging
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Enrekang menerima kunjungan puluhan wajib pajak yang memiliki kendala dalam pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax DJP pada 7 Januari 2025. Kepala KP2KP Enrekang Sudirman mengatakan terdapat fitur terbaru dalam Coretax DJP, yaitu fitur geo tagging, yang memungkinkan wajib pajak dapat menentukan lokasi tempat tinggal atau usahanya dengan lebih […]
-
Pajak Berburu Perusahaan Multinasional Nir Kantor di Indonesia, Pengamat Minta Antisipasi BEPS
Pemerintah kini berhak memajaki grup perusahaan multinasional yang mengambil untung di Indonesia meski tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Langkah ini merupakan ekses penerapan kebijakan pajak minimum global. Pajak minimum global sendiri resmi berlaku di Indonesia lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Aturan tersebut menyebutkan perusahaan multinasional dengan omzet paling sedikit 750 juta euro […]
-
Bukan Tunda Opsen Pajak tapi Pemda Beri Insentif
Kementerian Keuangan (Kemkeu) menegaskan, tidak ada penundaan penerapan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan opsen pajak daerah tetap berlaku mulai 5 Januari 2025. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tidak terdapat kebijakan penundaan implementasi opsen pajak kendaraan bermotor […]
WA only