NEWS
-
Pajak Minimum Global Mulai 2025: Dampak, Implementasi, dan Tantangan bagi Indonesia
Pemerintah resmi menerapkan pajak minimum global sebesar 15% mulai 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa penerapan pajak minimum global adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Dengan kebijakan ini, pajak tidak lagi menjadi faktor […]
-
Bukan Ditunda, Kemenkeu Tegaskan Opsen Pajak Tetap Jalan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak ada penundaan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro mengatakan bahwa kebijakan opsen pajak daerah tetap diberlakukan mulai 5 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). […]
-
Waspada Penipuan Atas Nama Ditjen Pajak, Laporkan Ke Sini!
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak mengimbau agar masyarakat berhati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan Dirjen Pajak. Dari situs resmi Dirjen Pajak, diimbau agar waspada terhadap penipuan dengan menggunakan nama pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Agar masyarakat dapat mengonfirmasi kebenaran informasi seputar DJP, dapat langsung mengakses hotline DJP, atau bisa juga melalui surat elektronik (surel) resmi […]
-
Modus Penipuan Sistem Coretax Pajak Bermunculan, DJP Ingatkan Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewanti-wanti modus penipuan yang mengatasnamakan sistem coretax. “Sudah banyak penipuan mengatasnamakan coretax DJP,” jelas video unggahan bersama di Instagram @ditjenpajakri dan @pajaksumselbabel, Kamis (16/1). “DJP tidak pernah melakukan verifikasi data melalui telepon, WhatsApp, atau meminta mengunduh file dengan format APK,” tegas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. DJP mengatakan setiap […]
-
PMK Baru! Atur Pembetulan, Keberatan, Hingga Pembatalan Bidang Pajak
Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru soal tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024. Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tersebut di antaranya diundangkan untuk menyederhanakan peraturan. Simplifikasi tersebut dilakukan dengan melebur dan menyempurnakan ketentuan seputar pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. “… […]
WA only