NEWS
-
Didampingi BPK, Pemkot Pekalongan Mulai Susun Raperda Pajak Daerah
Pemkot Pekalongan memulai penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Rancangan peraturan daerah tentang PDRD dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Nanti kami seragamkan sesuai aturan pemerintah pusat untuk menyusun Raperda tentang […]
-
Memberantas Tipu-Tipu Jasa Unlock IMEI Palsu
Kehadiran jasa unlock atau buka nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) di lokapasar (marketplace) membuat masyarakat tergiur untuk membeli ponsel ilegal impor. Memang, ponsel impor yang dijual memiliki harga yang lebih murah, sehingga membuat masyarakat awam tergiur. Padahal, IMEI ponsel tersebut tidak terdaftar. Biasanya, pembeli ponsel ilegal tersebut memakai jasa unlock IMEI yang tersebar di lokapasar. Namun, ponsel tersebut tidak bisa […]
-
Harga Komoditas Turun, Bisakah Target Penerimaan Pajak 2023 Tercapai?
Pemerintah memasang target penerimaan pajak sebanyak Rp 1.718 triliun di tahun depan. Sejumlah tantangan bakal dihadapi pemerintah dalam upaya mengejar target penerimaan pajak di 2023. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, tantangan pertama berasal dari tingginya basis pajak pada tahun ini. Tingginya basis pajak di tahun ini ditopang harga komoditas yang […]
-
Pajak Ekspor Tekan Harga Sawit Petani
Pemerintah kembali menerapkan pungutan ekspor (PE) produk sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mulai awal Desember ini. Sebelumnya, pemerintah menyetop penerapan pajak ekspor CPO pada Juli 2022. Penerapan PE CPO tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.05/2022. Beleid itu menetapkan PE CPO sebesar US$ 85 per metrik ton (MT), dan belaku 1-15 Desember […]
-
Mendulang PPN dari PMSE Lokal
Jalan pemerintah untuk memungut pajak dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal kini telah terbuka. Ini menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022. Pasal 5 PP tersebut mengatur bahwa menteri keuangan memiliki kewenangan menunjuk pihak lain melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Pihak lain yang dimaksud merupakan pihak […]