NEWS
-
Petugas Pajak Sisir Jalan Protokol, Cek UMKM Punya NPWP atau Tidak
Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak. Salah satu sasarannya, pelaku UMKM. Seperti yang dilakukan oleh KP2KP Benteng di Sulawesi Selatan, petugas pajak turun ke lapangan untuk menyisir pelaku UMKM di jalan-jalan protokol. Kegiatan penyisiran ini gencar dilakukan oleh tim penyuluhan KP2KP Benteng untuk melakukan komunikasi secara langsung […]
-
Pemerintah Dinilai Belum Siap Terapkan Pajak Natura
Pemerintah dinilai masih belum siap dalam menerapkan pajak natura. Sebab, sudah di penghujung tahun, namun pemerintah masih gamang menerapkan kebijakan ini. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai pemerintah masih belum siap dalam memberlakukan pajak natura. Hal ini lantaran pemerintah belum menjelaskan secara rinci jenis dan batasan natura tertentu yang tidak masuk dalam objek pajak […]
-
BRI Jadi BUMN Dengan Kontribusi Dividen & Pajak Terbaik
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dinobatkan perseroan meraih predikat sebagai BUMN berprestasi yang memberikan Kontribusi Dividen Terbaik ke Negara. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat, dari perolehan laba 2021, BRI telah memberikan setoran dividen untuk negara dengan jumlah dividen mencapai Rp 14,05 triliun atau menjadi yang terbesar dari seluruh BUMN. Atas kontribusi besar BRI […]
-
Status SPT Ternyata Kurang Bayar, DJP Imbau Segera Lunasi
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak orang pribadi untuk segera melakukan pembayaran apabila status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ternyata didapati kurang bayar. Imbauan tersebut disebutkan DJP dalam akun Instagram @DitjenPajakRI yang dipandu Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat P2 Humas DJP Rian Ramdani dan Adella Septikarina. “Ketika nanti melaporkan SPT Tahunan, ternyata wajib pajak statusnya […]
-
Ungkap Ketidakbenaran Perbuatan di Pemeriksaan Bukper? Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) berencana menyediakan saluran elektronik bagi wajib pajak terkait dengan penerapan asas ultimum remedium pada tahap pemeriksaan bukti permulaan. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (12/12/2022). Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan pada tahap pemeriksaan bukti permulaan (bukper) pada […]
WA only