Mindblown: a blog about philosophy.
-
Agar PPS Tak Gagal, Ditjen Pajak Harus Gencar Sosialisasi Tax Amnesty Jilid II
Kalangan pengusaha menilai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II berpeluang gagal, lantaran pemerintah masih minim melakukan sosialisasi. Untuk itu, Ditjen Pajak diminta gencar sosialisasi ke para pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Fiskal dan Publik, Suryadi Sasmita, yang juga Wakil Ketua Umum Apindo mengatakan, sampai saat ini masih ada banyak pengusaha […]
-
Potensi Inflasi Meningkat, Begini Prospek Pasar Obligasi di Sepanjang Tahun Ini
JAKARTA. Pasar obligasi Indonesia di tahun 2022 diperkirakan bergerak moderat. Hal ini dipengaruhi tekanan inflasi yang terjadi di Amerika maupun global. Konsensus ekonom Bloomberg memperkirakan level inflasi AS tahun 2022 akan meningkat ke level 4,4%, sedangkan inflasi global berada di level 3,9%. Potensi tingginya inflasi di AS memicu penyesuaian kebijakan moneter Bank Sentral yang lebih cepat […]
-
Melihat Prospek Emiten Properti Usai Pemerintah Perpanjang Insentif PPN
akarta – Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti. Perpanjangan insentif PPN DTP ini berlaku dari Januari hingga Juni 2022 dengan besaran insentif dikurangi 50 persen. Kebijakan tersebut disambut baik pelaku usaha di sektor properti. RHB Sekuritas memperkirakan target pre sales atau pra penjualan properti tumbuh 7-10 persen yoy pada 2022. “Ini harus dapat […]
-
Insentif PPN Diperpanjang, Intip Prospek Saham Emiten Properti pada 2022
JAKARTA. Analis menilai keputusan pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti pada periode Januari-Juni 2022 menjadi katalis positif untuk emiten properti. Untuk penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, insentif PPN DTP ditetapkan sebesar 50%, sementara untuk penyerahan rumah tapak dan […]
-
Dirjen Pajak: 94 PMSE Wajib Pungut dan Setor PPN
JAKARTA. Sampai 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 94 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Para pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk tersebut berkewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri yang dijualnya kepada konsumen di […]
Got any book recommendations?
WA only