NEWS
-
NPWP 16 Digit Belum Diakomodasi dalam e-SPT, Format Lama Masih Dipakai
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan bahwa aplikasi e-SPT Masa PPh belum mengakomodasi input Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format baru, yakni 16 digit. Karenanya, wajib pajak masih bisa memanfaatkan NPWP format lama dengan 15 digit saat menggunakan aplikasi e-SPT. Akun @kring_pajak melalui media sosial menjelaskan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022 tentang integrasi NIK dan […]
-
Tak Tepat Sasaran, Otoritas Ini Kaji Ulang Insentif Pajak Mobil Pikap
Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Alfredo E. Pascual menyatakan tengah meninjau pembebasan pajak pada mobil pikap kabin ganda. Pascual mengatakan pemberian hak istimewa tersebut harus dievaluasi karena mobil pikap kabin ganda hanya dimiliki perusahaan besar. Sementara pada kalangan UMKM, mobil yang mampu dibeli biasanya berupa pikap kabin tunggal dan sasis reguler. “[Kebijakan ini perlu dievaluasi] […]
-
Kejar Setoran Pajak Minerba Alot, PAD Balikpapan Tertekan
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan menyebutkan pemasukan dari pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba) sulit mencapai target. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham menyatakan berdasarkan laporan realisasi penerimaan semester I/2022, perolehan pajak dari pajak mineral ditargetkan mencapai Rp76 miliar. “Padahal di tahun 2021 lalu, hanya dipatok target […]
-
Kembangkan Baterai Kendaraan Listrik, BUMN Minta Tax Holiday 30 Tahun
Holding tambang, Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan PT Antam Tbk mendirikan anak usaha yang fokus pada industri baterai kendaraan listrik bernama Indonesia Battery Company (IBC). Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan roadmap pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia sedang disusun agar berjalan efektif pada 2030. Untuk itu, ia berharap […]
-
Produsen Bahan Bakar Fosil Diminta Bayar Pajak untuk Atasi Kerusakan Iklim Global
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengatakan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan bahan bakar fosil harus dikenakan pajak untuk membayar kerusakan iklim. Menurut Guterres, perusanaan bahan bakar fosil menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan iklim. Pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk mendanai kerugian akibat perubahan iklim ini telah lama […]
WA only