Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Kaji Dukungan Fiskal bagi Industri Hulu Migas
DENPASAR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji rencana dukungan fiskal untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar industri hulu migas sukses memainkan perannya saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon. “Detail kebijakan, masih […]
-
Kejar Target Emisi Karbon, Sri Mulyani: Komitmen Ini Tak Gratis
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan target netral karbon akan dilakukan pada 2060 mendatang atau lebih cepat. Pemerintah menyatakan sudah memiliki peta jalan untuk mencapai target komitmen itu. Namun, pelaksanaan komitmen itu membutuhkan biaya yang tidak gratis. Saat ini, berbagai upaya dilakukan dalam mencapai netral karbon, utamanya dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan . Selain itu, […]
-
Penerimaan Pajak Jeblok, Negara Ini Harus Tarik Utang Rp326,6 Triliun
MANILA – Pemerintah Filipina mengakui harus menarik utang dalam jumlah besar untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda negara tersebut. Menteri Keuangan Carlos Dominguez III menyebut pembiayaan utang khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 mencapai P1,15 triliun atau Rp326,6 triliun. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembiayaan dari utang karena penerimaan pajak ikut merosot akibat pandemi. “Hilangnya penerimaan pajak […]
-
Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya
Pemerintah Kanada berniat untuk melanjutkan rencana penerapan pajak layanan digital yang menargetkan raksasa teknologi dalam beberapa minggu mendatang. Berdasarkan sumber dari pemerintah, langkah selanjutnya yang mungkin akan dilakukan adalah merilis rancangan undang-undang atau beberapa jenis konsultasi. Langkah tersebut diperkirakan akan dilaksanakan sebelum akhir tahun. “Kami melangkah maju dengan menyelesaikan undang-undang demi pemberlakuan pajak layanan digital,” […]
-
Perbandingan Besaran Tarif Karbon di Berbagai Negara
Indonesia menetapkan besaran pajak karbon yang berlaku mulai 2022 sebesar minimal Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) untuk PLTU. Aturan pajak karbon tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menegaskan jika pajak karbon tidak ditujukan untuk mencari penerimaan negara. “Itu hanya instrumen kalau trading belum maksimum, yang kita […]
Got any book recommendations?
WA only