Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tax Amnesty II: Waspadai Wajib Pajak Nakal!
POLEMIK Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti tidak ada habisnya. Terlebih lagi dengan diulanginya program tax amnesty, yang kali ini berlabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS atau tax amnesty jilid II ini akan dilaksanakan selama enam bulan, yakni mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Ada dua jenis kebijakan pengampunan pajak dalam PPS […]
-
Tekan Angka Sengketa Pajak, DJP Tempuh 4 Cara Ini
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan jurus yang mereka siapkan untuk menekan sengketa pajak. Ada 4 langkah yang menyasar 4 proses bisnis utama DJP. Direktur Keberatan dan Banding DJP Wansepta Nirwanda mengatakan upaya untuk menekan sengketa yang berlaku pada keberatan dan banding terdiri dari 4 program. Pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi fiskus. “Dari sisi SDM, DJP melakukan peningkatan […]
-
Lawan Penghindaran Pajak, Otoritas Tambah 1.000 Pegawai Hingga 2023
Pemerintah Denmark bakal merekrut 250 pegawai baru di akhir tahun ini. Angka tersebut merupakan bagian dari target penambahan 1.000 pegawai pajak hingga 2023 mendatang untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penghindaran pajak. Rekrutmen atas 250 pegawai baru kali ini menjadi tahap ketiga dari 4 tahap yang disiapkan. Ratusan pegawai tersebut akan dikerahkan untuk memperbaiki penerimaan PPN, […]
-
Laporan OECD: Edukasi Pajak yang Optimal Beri Manfaat Luas bagi Negara
Edukasi wajib pajak yang efektif bisa memberikan manfaat luas bagi wajib pajak secara pribadi, masyarakat secara umum, dan otoritas pajak. Merujuk pada laporan terbaru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berjudul Building a Tax Culture, Compliance, and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education, makin banyak individu yang membayar pajak, makin banyak pula […]
-
Jangan Lupa! Jualan Online Tetap Harus Bayar Pajak
Masih ingat? Pekan lalu jagat dunia maya dihebohkan dengan ‘surat cinta’ dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditujukan kepada seorang pelapak online untuk membayar tagihan pajak hingga Rp 35 juta.DJP menyampaikan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara daring dan UMKM tidak mengugurkan kewajiban seseorang untuk membayar pajak selagi memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif. Oleh karena […]
Got any book recommendations?
WA only