NEWS

  • Penerapannya Masih Ditunda, Apa Itu Pajak Karbon?

    Penerapannya Masih Ditunda, Apa Itu Pajak Karbon?

    Kementerian Keuangan masih berancang-ancang menerapkan pajak karbon. Penerapan pajak ini molor dari rencana semula 1 Juli 2022. Implementasi pajak karbon praktis telah resmi tertunda dua kali, dari amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mestinya berlaku 1 April 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyebut bahwa […]

  • Hanya Tumbuh 6,7%, Target Pajak Tahun Depan Disusun Lebih Realistis

    Hanya Tumbuh 6,7%, Target Pajak Tahun Depan Disusun Lebih Realistis

    JAKARTA, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai angka yang dipatok sebagai target penerimaan pajak pada tahun depan adalah nilai yang realistis. Pada 2023, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.715,1 triliun atau hanya tumbuh 6,7% bila dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak pada tahun ini. “Pertumbuhan ekonomi kita asumsikan 5,3% ditambah inflasi 3,3%, berarti pertumbuhan […]

  • Insentif pajak mobil dan properti capai Rp489 miliar per Juli

    Insentif pajak mobil dan properti capai Rp489 miliar per Juli

    Jakarta – Direktorat Jenderal Pajakpada Kementerian Keuangan mencatat realisasi insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti sejak Januari sampai Juli 2022 telah mencapai Rp489 miliar. “Insentif ini terdiri dari PPnBM mobil Rp385 miliar dan PPN properti Rp104 miliar,” ucap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam Konferensi Pers: APBN […]

  • Hore! Sri Mulyani Bebaskan Pajak Khusus untuk Kriteria Ini

    Hore! Sri Mulyani Bebaskan Pajak Khusus untuk Kriteria Ini

    Sejak 1 April 2022, pemerintah membebaskan pajak bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan pembebasan PPh final 0,5% bagi UMKM. “Kebijakan ini adalah implementasi UU HPP untuk memberikan asas keadilan dan mendorong UMKM untuk […]

  • Menanti Kejelasan Regulasi Perdagangan Karbon dari Pemerintah

    Menanti Kejelasan Regulasi Perdagangan Karbon dari Pemerintah

    Hampir semua pelaku usaha mengakui saat ini masih menanti peraturan lebih rinci dalam pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik & Plastik Indonesia Fajar Budiono mengatakan, selama ini agenda menurunkan emisi sudah dijalankan setiap tahunnya oleh pengusaha secara sukarela karena memang pihaknya dituntut untuk melaksanakan dekarbonisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai […]

WhatsApp WA only