Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak BPHTB Surabaya Didiskon hingga 50 Persen, Ini Tujuannya
Pemerintah Kota Surabaya memberikan diskon pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 50 persen untuk mengurangi beban masyarakat saat pemulihan ekonomi. “Pemberian insentif pajak BPHTB ini bertujuan merelaksasi beban masyarakat untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Rachmad Basari di Surabaya, Kamis […]
-
Hati-hati Implementasi Pajak Karbon, Potensi Hambat Investasi
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memandang pemerintah perlu memperhatikan implementasi pajak karbon yang rencananya diterapkan pada tahun depan agar tak menghambat aliran investasi. Sekjen Inaplas Fajar Budiono mengatakan pengenaan pajak karbon harus diikuti dengan pengawasan impor. Apabila barang impor tak mendapatkan beban yang sama dengan yang dikenakan pada produsen domestik, maka akan […]
-
Puluhan Orang Kaya di Inggris Rela Dipajaki Demi Bantu Pulihkan Ekonomi
Sekelompok jutawan atau orang terkaya di Inggris memberikan surat terbuka kepada Menteri Keuangan Rishi Sunak. Uniknya isi surat yang dikirimkan sekitar 30 orang tersebut meminta pemerintah mengenakan pajak kekayaan untuk orang-orang terkaya di negara itu. Tujuannya membantu pemulihan ekonomi dari krisis pandemi COVID-19 dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Mereka memahami ada tekanan besar yang dialami Departemen […]
-
Menganut Sistem Netralitas, Tidak Ada Konsep ‘Pajak Syariah’
Sistem pemungutan pajak di Indonesia tidak ada yang berkonsep syariah. Namun, pajak memang bisa dikenakan atas kegiatan usaha atau transaksi berbasis syariah. Konsep pemajakan atas transaksi syariah saat ini masih bersifat mutatis mutandis. Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah menyampaikan bahwa pajak atas transaksi syariah sebenarnya bukan jenis pajak tersendiri. Pemajakan yang terjadi tetap […]
-
Kewenangan Penyidik Pajak Ditambah, Kerugian Negara Pulih Lebih Cepat
Penambahan kewenangan penyidik PNS (PPNS) yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Sebagaimana yang tertuang dalam UU HPP, PPNS Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran serta penyitaan atas harta kekayaan milik tersangka tindak pidana perpajakan. “Tujuannya untuk mengamankan harta kekayaan tersangka sejak dini sebagai […]
Got any book recommendations?
WA only