Mindblown: a blog about philosophy.
-
Terapkan Pajak Karbon, BKF: Indonesia Sejajar dengan Negara Maju
Kementerian Keuangan menyatakan rencana pengenaan pajak karbon melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pajak karbon menjadi bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. “Implementasi pajak karbon ini juga menjadikan Indonesia sejajar dengan […]
-
Pacu Investasi di Perusahaan Startup, Keringanan Pajak Diperpanjang
Pemerintah Irlandia berencana memperpanjang jangka waktu keringanan atau diskon pajak hingga 40% dari sebelumnya hanya diberikan selama 3 tahun, menjadi 7 tahun pada tahun anggaran 2022. Menteri Keuangan Paschal Donohoe menjelaskan program Employment Investment Incentive (EII) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong investor untuk menanamkan modalnya di perusahan rintisan atau startup. “Skema EII berpotensi […]
-
Pariwisata Masih Loyo, Pengusaha Ingin Insentif Pajak Lanjut ke 2022
Pengusaha sektor pariwisata Malaysia meminta pemerintah melanjutkan pemberian insentif pajak hingga tahun depan. CEO Asosiasi Hotel Malaysia (Malaysian Association of Hotels/MAH) Yap Lip Seng mengatakan sektor pariwisata masih membutuhkan stimulus fiskal agar dapat sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Dia berharap alokasi insentif pajak masuk dalam APBN 2022, yang akan diajukan pada 29 Oktober 2021. […]
-
Berkelit Dari Defisit
Optimisme pemerintah untuk mewujudkan surplus keseimbangan primer kembali menguat sejalan dengan pelaksanaan reformasi perpajakan yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kalangan pengusaha berpendapat, pen capaian surplus keseimbangan primer akan menjadi penanda berakhirnya tekanan ekonomi aki bat pandemi Covid-19. Namun, pelaku usaha juga mewaspadai adanya risiko gagalnya target untuk mencapai keseimbangan […]
-
Amunisi Basis Pajak Baru
JAKARTA. Pemerintah memiliki amunisi baru untuk menggali basis pajak lebih luas sejalan dengan integrasi antara data kependudukan dan sistem administrasi perpajakan yang diatur di dalam RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang kini disahkan menjadi undang-undang itu menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib […]
Got any book recommendations?