Mindblown: a blog about philosophy.
-
Waspadai Rontoknya Industri Akibat Pajak Karbon
JAKARTA – Pajak karbon resmi diberlakukan pada 1 April 2022, seiring dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR. Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati besaran tarif pajak karbon paling rendah Rp30 per kilogram. Banyak yang meyakini bahwa industri yang sangat terdampak dengan pengenaan pajak karbon ini adalah PLTU dan industri semen. Pasalnya, kedua industri ini dinilai paling […]
-
Terungkap! Orang-orang Ini yang Bakal Disasar Tax Amnesty II
Jakarta, Seluruh jagat negara baru-baru ini dihebohkan adanya praktik ‘underground’ atau penghindaran pajak sekaligus penyembunyian harta bagi orang-orang terkuat dan terkaya di dunia lewat Pandora Papers. Dalam Pandora Papers disebutkan, para orang-orang kaya atau pengusaha tersebut menyembunyikan hartanya di negara-negara surga pajak seperti di Panama Hong Kong, Belize, Kepulauan Virgin Inggris, Swiss, Uni Emirat Arab, […]
-
Biar Tidak Bingung, Ini Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah
JAKARTA, Pajak adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negaranya. Bila dilihat berdasarkan lembaga pemungutnya, maka akan terbagi atas dua jenis pajak, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini berdasarkan pada pemerintah hierarki pemerintah yang berwenang dan menjalankan pemerintahan. Berdasarkan nama dari jenis pajak tersebut, bisa diketahui, pajak pusat […]
-
Insentif Usaha Lampaui Pagu
Realisasi penyerapan anggaran insentif usaha dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (2021) diprediksi melampaui pagu yang dialokasikan pemerintah. Pemerintah mencatat, hingga 8 Oktober 2021, total penyerapan insentif perpajakan untuk dunia usaha ini mencapai 95,8%. Adapun pagu anggaran untuk program ini tercatat senilai Rp. 62,83 triliun. “Kluster insentif usaha [penyerapannya sudah] 95,8%,” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga […]
-
Asal Bayar Pengemplang Pajak Terbebas Dari Pidana
JAKARTA. Para pengemplang pajak terbebas dari sanksi pidana. Ini setelah pemeritah menghapus ketentuan sanksi pidana bagi pengemplang pajak, meski kasus pengemplangan pajaknya sudah sampai pengadilan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan DPR RI pada siding paripurna, Kamis (7/10). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan […]
Got any book recommendations?