Mindblown: a blog about philosophy.

  • Soal Aturan Turunan UU HPP, Ini Kata Ditjen Pajak

    Soal Aturan Turunan UU HPP, Ini Kata Ditjen Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) menyatakan aturan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat ini masih disusun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aturan turunan yang menjadi penjelasan dan tata cara UU HPP sedang disusun. Menurutnya, proses penyusunan aturan turunan berjalan paralel untuk semua ketentuan. “Semuanya dalam proses,” katanya Senin (11/10/2021). Neilmaldrin menyampaikan […]

  • Ada sentimen kenaikan PPN, ini saham emiten konsumer yang jadi jagoan analis

    Ada sentimen kenaikan PPN, ini saham emiten konsumer yang jadi jagoan analis

    Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang akan dimulai pada 1 April 2022.  Analis Maybank Kim Eng Sekuritas Willy Goutama dalam risetnya pada 5 Oktober 2021 menjelaskan kenaikan PPN ini cenderung memberi dampak yang relatif minim terhadap daya beli masyarakat maupun ke sektor konsumer.  Menurutnya, hal ini tidak terlepas […]

  • PPh Perusahaan Digital dan Multinasional di 2023

    PPh Perusahaan Digital dan Multinasional di 2023

    Kesepakatan OECD diharapkan bisa diimplementasikan mulai pertengahan tahun 2023 JAKARTA. Upaya Indonesia mengoptimalkan pajak digital dan pajak perusahaan multinasional kian terbuka. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat kesepakatan atas proposal Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Jumat (8/10). Dalam laporan resmi, OECD menyebut sebanyak 136 negara atau yurisdiksi yang […]

  • Tarif PPN naik jadi 11% mulai April 2022, berikut efeknya bagi perusahaan

    Tarif PPN naik jadi 11% mulai April 2022, berikut efeknya bagi perusahaan

    Pemerintah belum lama ini memutuskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11% mulai April 2022. Kemudian, paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan pada Kamis, 7 Oktober 2021. Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah juga […]

  • Kemenkeu: Program Pengungkapan Sukarela Bukan Tax Amnesty II

    Kemenkeu: Program Pengungkapan Sukarela Bukan Tax Amnesty II

    Jakarta, Pemerintah tidak mengakui adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Program yang tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pengungkapan sukarela. “Ini sebenarnya bukan tax amnesty, kalau kita lihat lebih detail dari undang-undang tersebut, apa yang sudah biasa lazim di banyak negara yang disebut voluntary disclosure program,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only