NEWS
-
PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Beri Diskon Listrik 50 Persen sampai Bagi Beras 10 Kg
Pemerintah, yang secara resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025, memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50 persen sampai bantuan beras untuk masyarakat miskin. “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per […]
-
PPN Tiga Komoditas Ini Tetap 11 Persen Tahun Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap berlaku per 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, Airlangga mengatakan, pemerintah akan menanggung tarif PPN 1 persen terhadap beberapa bahan pokok, yakni tepung terigu, gula industri, dan Minyakita. […]
-
Paket Stimulus Ekonomi Usai PPN 12%, Diskon Listrik 50% hingga Beli Rumah Bebas Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengumumkan paket stimulus ekonomi setelah pemerintah memutuskan kenaikan PPN menjadi 12% di 2025. Sri Mulyani menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjadi alat utama dalam mendukung berbagai kebijakan untuk melindungi daya beli masyarakat. Sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat […]
-
Sah! PPN 12% Resmi Berlaku 1 Januari 2025, Ini Barang dan Jasa yang Dikecualikan
Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12% ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12% per 1 […]
-
Pajak Karyawan Sektor Padat Karya Bakal Ditanggung Pemerintah
Pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah DTP pada tahun depan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPh Pasal 21 DTP ditujukan kepada karyawan yang bekerja di sektor padat karya. Menurutnya, insentif ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat kelas menengah. “Memperhatikan juga masyarakat kelas menengah, di sektor padat karya, […]
WA only