NEWS
-
Pengusaha Cover Body Motor Ajukan PKP, Petugas Pajak Adakan Kunjungan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara melaksanakan kegiatan verifikasi untuk pengukuhan dan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kabupaten Bekasi pada 25 Maret 2025. Dalam kegiatan tersebut, KPP menugaskan Ilmya dan Wulan untuk mendatangi langsung kantor wajib pajak. Adapun verifikasi lapangan merupakan tindak lanjut atas permohonan pengukuhan PKP yang telah diajukan oleh wajib […]
-
PMK Konsultan Pajak Direvisi, KKP Bakal Wajib Punya Izin Kantor
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan bakal mewajibkan kantor konsultan pajak (KKP) untuk memiliki izin kantor. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (23/4/2025). Perwakilan dari PPPK Tri Wuri mengatakan kewajiban untuk memiliki izin kantor sudah berlaku atas profesi keuangan lainnya. Oleh karena itu, lanjutnya, kewajiban yang sama juga […]
-
Perincian Biaya Natura Perlu Dilaporkan Pemberi Kerja di SPT Tahunan
Biaya imbalan yang timbul akibat pemberian natura dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa perlu dilaporkan oleh wajib pajak pemberi kerja dalam SPT Tahunan. Tak hanya melaporkan besaran biaya yang timbul akibat pemberian natura dan kenikmatan, wajib pajak pemberi kerja juga harus mencantumkan daftar pegawai atau penerima imbalan yang menerima natura dan kenikmatan. “Pemberi kerja […]
-
Realisasi Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jawa Timur III Capai Rp6,4 Triliun
Realisasi penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III mencapai Rp6,4 triliun atau sebesar 15,85% dari target tahunan sebesar Rp40,4 triliun hingga Maret 2025. Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III YFR Hermiyana menyatakan bahwa ia optimis angka ini menjadi awal yang baik untuk mencapai seratus persen target penerimaan. “Kami terus berkomitmen […]
-
Wacana Tax Amnesty Jilid 3, Pengamat Beri 6 Catatan Berikut
Wacana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 3 yang menjadi program pemerintah di tahun 2025 dinilai perlu diperjelas dan menentukan justifikasi yang tepat dalam pelaksanaannya. Director of Fiscal Research and Advisory DDTC Bawono Kristiaji menilai, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak dan penentuan fitur-fitur dalam tax amnesty, perlu melihat […]