NEWS

  • Sri Mulyani Pastikan Kebutuhan Pokok Tidak Kena PPN 12 Persen

    Sri Mulyani Pastikan Kebutuhan Pokok Tidak Kena PPN 12 Persen

    Kementerian Keuangan sedang dalam proses merampungkan aturan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan diterapkan mulai tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pajak ini tak akan berlaku bagi barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal […]

  • Sri Mulyani: Keputusan PPN 12% Barang Mewah Terbit Paling Lambat Pekan Depan

    Sri Mulyani: Keputusan PPN 12% Barang Mewah Terbit Paling Lambat Pekan Depan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ketentuan PPN 12% yang direncanakan untuk barang mewah, paling lambat akan terbit pada pekan depan. “Semoga paling lambat minggu depan kalau bisa minggu-minggu ini,” ujarnya usai konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024). Sri Mulyani menyampaikan barang-barang yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap akan dipertahankan. Barang dan jasa […]

  • Jasa Tambang Terdampak Pajak Alat Berat

    Jasa Tambang Terdampak Pajak Alat Berat

    Kontraktor jasa pertambangan bakal terdampak penerapan pajak alat berat (PAB) sebesar 0,2% yang dipungut oleh pemerintah daerah pada tahun depan. Perusahaan jasa tambang bakal merogoh kocek lebih dalam lantaran PAB bakal mengerek harga alat berat di pasaran. Beberapa perusahaan bahkan memutuskan untuk menunda rencana pembeliaan alat berat baru. Salah satunya adalah PT Samindo Resources Tbk […]

  • Beban Berat Pemerintah Menggenjot Setoran Pajak

    Beban Berat Pemerintah Menggenjot Setoran Pajak

    Bayang-bayang shortfall alias realisasi lebih rendah daripada target penerimaan pajak di depan mata. Oleh karena itu, pemerintah harus berjibaku mengamankan kas negara di tengah melambungnya kebutuhan belanja pada tahun depan. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.688,93 triliun hingga akhir November 2024. Angka ini setara 84,92% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja […]

  • Batas Waktu Pemadanan NIK-NPWP 31 Desember 2024, Ini Konsekuensi Jika Belum Padan

    Batas Waktu Pemadanan NIK-NPWP 31 Desember 2024, Ini Konsekuensi Jika Belum Padan

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau para wajib pajak untuk segera memadankan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau NIK-NPWP. Batas waktu melakukan pemadanan tinggal beberapa hari lagi, yaitu pada 31 Desember 2024. Sampai dengan 9 Desember 2024 pukul 09.00 WIB, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Proses pemadanan […]

WhatsApp WA only