Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pedagang Eceran di Mal dan Pasar Rakyat Dapat Insentif PPN Sewa Toko
Jakarta. Pemerintah menambah insentif perpajakan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Insentif tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 10 persen atas jasa sewa ruangan dan bangunan yang diberikan ke sektor usaha perdagangan eceran. Insentif ini tertuang dalam PMK Nomor 102/PMK.10/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa […]
-
Sah! Insentif Bebas PPN Sewa Toko Diteken Sri Mulyani, Berlaku Agustus sampai Oktober
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangungan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah. Ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102/PMK.010/2021. Stimulus ini mengarah pada pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa ke konsumen akhir. […]
-
Cara Mendapatkan Insentif PPN Sewa Toko 3 Bulan untuk Pedagang Eceran
Jakarta. Pedagang eceran resmi mendapatkan insentif baru dari pemerintah yaitu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk sewa toko selama tiga bulan, Agustus sampai Oktober 2021. Artinya, pedagang tak perlu bayar PPN lagi, karena sudah ditanggung pemerintah. “Insentif diberikan untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen […]
-
PPKM Berlanjut, Penerimaan Pajak Diprediksi Makin Tertekan di Semester II/2021
JAKARTA, Penerimaan pajak pada semester II/2021 diperkirakan akan semakin tertekan sejalan dengan berlanjutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3-4 hingga Agustus ini. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan realisasi penerimaan pajak selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Jika proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diturunkan menjadi kisaran 3,7 hingga 4,5 persen, maka penerimaan pajak […]
-
APHI Usulkan Opsi Pelaksanaan dan Pengenaan Pajak Karbon
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah mengusulkan pengenaan Pajak Karbon melalui revisi Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Direncanakan pengenaan pajak karbon ini akan dilakukan untuk emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup, dengan tarif paling rendah sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per kilogram karbon dioksida […]
Got any book recommendations?
WA only