NEWS

  • Airlangga: WP Badan yang Tak Tercakup GLoBE Tetap Nikmati Tax Holiday

    Airlangga: WP Badan yang Tak Tercakup GLoBE Tetap Nikmati Tax Holiday

    Pemerintah meminta investor tetap yakin menanamkan modal di Indonesia meski ada rencana implementasi pajak minimum global berdasarkan Pillar 2 Global Anti Base Erosion GloBE. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak semua wajib pajak badan akan terdampak ketentuan pajak minimum global. Apabila tidak memenuhi kriteria GloBE, wajib pajak badan tersebut masih tetap bisa menikmati fasilitas pajak […]

  • Prabowo Putuskan PPN 12 Persen Selektif Hanya untuk Barang Mewah, Bagaimana Dampaknya ke Penerimaan Pajak?

    Prabowo Putuskan PPN 12 Persen Selektif Hanya untuk Barang Mewah, Bagaimana Dampaknya ke Penerimaan Pajak?

    Pemerintah memutuskan pajak pertambahan nilai atau PPN tetap naik mulai 1 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan pajak dari 11 persen menjadi 12 persen hanya akan diterapkan untuk barang mewah. Sebelumnya pemerintah diprediksi bisa mengumpulkan penerimaan negara hingga Rp 70 triliun dari kenaikan PPN. Namun, dengan keputusan terbaru pemerintah itu, pengamat pajak Center for […]

  • Kring Pajak Ingatkan PKP soal Kapan Faktur Pajak Gabungan Dibuat

    Kring Pajak Ingatkan PKP soal Kapan Faktur Pajak Gabungan Dibuat

    Pengusaha kena pajak PKP bisa membuat 1 faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak dan/atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Faktur pajak gabungan tersebut harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak BKP dan/atau jasa kena pajak JKP. Petunjuk lebih lanjut […]

  • Persiapkan Penerapan PPN Multitarif, Pemerintah Siapkan Perubahan Regulasi

    Persiapkan Penerapan PPN Multitarif, Pemerintah Siapkan Perubahan Regulasi

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan upaya penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN)  secara multitarif dapat dilakukan tanpa mengubah Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Namun, pemerintah akan melakukan revisi  peraturan pemerintah agar implementasi penerapan PPN berjalan mulus. Bila pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan PPN secara multitarif maka harus ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun […]

  • 521 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK & NPWP, Begini Caranya!

    521 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK & NPWP, Begini Caranya!

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengungkapkan jumlah NIK yang telah dipadankan dengan NPWP hingga 3 Desember 2024 mencapai 75.939.355. Adapun, jumlah itu setara dengan 99,32% dari total keseluruhan 76.460.637 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, dia mengaku masih ada sekitar 521.282 NIK yang belum dipadankan. “Jadi hanya tinggal 0,68% lagi […]

WhatsApp WA only