Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penting untuk Atasi Covid-19, Barang-Barang Ini Dapat Fasilitas Fiskal
TEMPO.CO, Jakarta – Dalam rangka mengatasi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, semakin banyak barang penting yang dibutuhkan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 92/PMK.04/2021, pemerintah memberikan fasilitas fiskal terhadap sejumlah barang yang berguna untuk menangani pandemi di Indonesia. Menurut situs resmi Bea Cukai, beacukai.go.id, fasilitas fiskal diberikan kepada industri dengan memberikan pembebasan, pengembalian dan penangguhan bea masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor. […]
-
Kesalnya Wamenkeu Anggaran Corona Dikorupsi: Hantam, Kumpulin APBN Susah!
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kesal jika anggaran yang mereka gelontorkan, termasuk untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dikorupsi. “Ada yang dikorupsi Pak? hantam itu, hajar itu yang korupsi itu. Tanggung jawab kita semua, Ibu Bapak sekalian, kalau kita dengar ada uang APBN itu dikorupsi kita itu […]
-
Pajak Sembako, Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Penyebaran virus corona atau Covid-19 yang begitu cepat telah memberikan pengaruh yang besar bagi perekonomian dunia. Lonjakan jumlah penderita dengan fatality rate yang tinggi sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Kondisi pandemi saat ini penuh dengan ketidak pastian dan menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia […]
-
Tak Hanya Pembebasan PPN Sewa Toko, Pengelola Mal Minta Relaksasi Selama Setahun
JAKARTA – Asosiasi Pusat Belanja Indonesia meminta relaksasi hingga satu tahun kepada pemerintah pusat dan daerah untuk insentif fiskal. Beberapa relaksasi selama setahun yang dibutuhkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) final dan PPN sewa agar pusat perbelanjaan bisa bertahan di tengah pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa saat ini […]
-
Pengamat: Penurunan PKP Bisa Naikkan Pendapatan Negara, Tetapi Biayanya Juga Mahal
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Dunia menilai, Indonesia perlu menurunkan ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) untuk meningkatkan basis pajak dari aktivitas ekonomi digital. Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, ambang batas saat ini yang sebesar Rp 4,8 miliar per tahun masih terlalu besar dan ditinjau ulang. Kahkonen menyarankan, pemerintah […]
Got any book recommendations?
WA only