NEWS
-
Pemerintah Akan Evaluasi Pemberian Tax Holiday dan Tax Allowance
JAKARTA. Pemerintah akan mengevaluasi pemberian insentif fiskal yang telah diberikan kepada investor atau dunia usaha, yaitu berupa tax holiday dan tax allowance. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pihaknya akan mengkaji besaran insentif pajak yang diterima investor terhadap realisasi dan dampaknya kepada negara. Selain itu, Febrio bilang, pihaknya juga akan […]
-
Sejarah PPh Indonesia, dari Reformasi 1998 hingga Kemunculan UU HPP
Pajak Penghasilan atau PPh merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Pajak atas pendapatan/penghasilan ini dikenakan terhadap wajib orang pribadi dan badan. Penghasilan yang dikenakan tidak hanya yang berasal dari gaji, melainkan juga dari laba usaha, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya. Sistem PPh yang dianut saat ini tidak muncul begitu saja, melainkan mengalami perubahan […]
-
Sri Mulyani Sebut Mulai 1 Mei 2022 Pinjol dan E-Wallet Dipungut Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan inovasi digital bidang jasa keuangan alias financial technology (fintech), yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Layanan ini meliputi mulai dari pinjam online (pinjol) hingga dompet digital (e-wallet). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 […]
-
Dirjen Pajak: Potensi Penerimaan Pajak Kripto Bisa Tembus Rp 1 Triliun
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto di Indonesia akan berbuah manis pada pendapatan negara. Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung menunjukkan hitungan kasar otoritas pajak, penerimaan dari pengenaan PPN […]
-
Ini Penjelasan Resmi Ditjen Pajak Soal 14 Aturan Baru Turunan UU HPP
JAKARTA, Pemerintah resmi menerbitkan 14 aturan turunan berupa peraturan menteri keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang (UU) 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Terkait dengan terbitnya 14 PMK tersebut, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan keterangan resmi melalui Siaran Pers No SP- 23/2022. Otoritas mengatakan pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi […]
WA only