NEWS
-
Prabowo Putuskan PPN 12 Persen Selektif, Pajak Kita Tertinggi di ASEAN
Presiden Prabowo memutuskan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen tetap akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Namun pemberlakuannya dilakukan secara selektif, yaitu untuk barang-barang yang tergolong barang mewah. Sementara kebutuhan pokok tetap dikenakan PPN 11 persen. Ia menegaskan kenaikan pajak akan diterapkan selektif, hanya untuk barang mewah untuk membantu melindungi rakyat kecil. “Untuk rakyat […]
-
Pemerintah Matangkan Insentif Pajak untuk Rumah dan Kendaraan Bermotor
Pemerintah mematangkan pemberian insentif PPN atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) dan insentif PPnBM atas mobil DTP untuk tahun depan. Topik tersebut menjadi ulasan utama media nasional pada hari ini, Selasa (10/12/2024). Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kedua insentif pajak tersebut bertujuan mengompensasi dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Meski begitu, dia menegaskan pemberian insentif tidak […]
-
Deretan Kategori Barang Mewah yang Bisa Kena Pajak 12 Persen
Pemerintah memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, PPN 12 persen disebut hanya akan ditujukan pada barang-barang mewah. “Diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor, yang berkaitan dengan barang mewah. Pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” kata Ketua Komisi XI DPR […]
-
Pemerintah Siapkan Insentif Antisipasi PPN 12%, Siapa yang Dapat?
Pemerintah tengah mempersiapkan beberapa insentif fiskal, sebagai kompensasi dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025. Penerapan PPN 12% ini diyakini akan memberatkan untuk sebagian lapisan masyarakat oleh sebab itu perlu adanya insentif. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, bahwa insentif yang akan disalurkan pemerintah untuk 2025 mendatang masih dalam tahap finalisasi. Insentif yang dimaksud adalah […]
-
OECD: Reformasi Pajak Lebih Tingkatkan Pendapatan RI Dibandingkan Hanya PPN 12%
Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD mengungkapkan sejumlah pandangan yang berkaitan dengan reformasi perpajakan di Indonesia untuk mendongkrak pendapatan negara. OECD mengungkapkan reformasi pajak secara menyeluruh lebih meningkatkan pendapatan negara ketimbang hanya kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Dalam laporan OECD Economic Surveys Indonesia November 2024, disebutkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU […]
WA only