NEWS
-
Pajak Karbon PLTU Batu Bara Batal Diterapkan 1 April 2022
PLN mendorong skema kontrak jangka panjang dengan penambang. Hal terjadi dijadikan strategi jitu untuk mengamankan pasokan batu bara bagi pembangkit milik perseroan. Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan mengulur waktu penerapan pajak karbon untuk PLTU batu bara. Semula, pajak karbon mulai berlaku pada 1 April 2022. Namun diundur penerapannya menjadi 1 Juli 2022. “Kita meninjau pajak karbon […]
-
Menkeu: Mayoritas Peserta Tax Amnesty Jilid II WP dengan Harta Rp 10 miliar ke Bawah
Pemerintah memberi kesempatan bagi wajib pajak (WP) yang ingin mengungkapkan dosa pajaknya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang juga wam disebut Tax Amnesty Jilid II. Program tersebut dihelat dari 1 Januari 2022 hingga 30 Januari 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejauh ini peserta Tax Amnesty Jilid II mayoritas berasal dari WP Orang […]
-
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Naik, Penerimaan Negara Bukan Pajak Melejit
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) meningkat tajam pada awal tahun 2022. Ia memaparkan, rata-rata harga ICP pada Januari 2022 sudah berada di level US$ 79,63 per barel, atau lebih tinggi dari asumsi ICP di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar US$ 63 […]
-
H-3 Deadline, DJP Catat 9,47 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2021
Ditjen Pajak (DJP) mencatat 9,47 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 hingga 28 Maret 2022 pukul 16.00 WIB. Perlu diingat, batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2022. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pelaporan SPT Tahunan yang masuk terus bertambah […]
-
Peserta Tax Amnesty Didominasi Wajib Pajak Punya Harta Rp 1-10 Miliar
Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peserta Program Pengungkapan Sukarela atau tax amnesty II didominasi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dengan harta kekayaan antara Rp 1 miliar – Rp 10 miliar. Porsinya mencapai 40,63 persen dari total peserta PPS. “Peserta PPS ini 40 persen memiliki harta dengan range Rp 1-10 miliar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN […]
WA only