NEWS
-
Bila Pemerintah Gagal Kerek Tax Ratio, Rasio Utang Pemerintah Berpotensi Membengkak
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menghitung, apabila pemerintah gagal menaikkan tax ratio, maka rasio utang pemerintah bisa bertambah 6 poin persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Mengacu pada Survei Ekonomi OECD terbaru tentang Indonesia Edisi November 2024, OECD menyebut Presiden Prabowo Subianto dalam kampanyenya telah mengusulkan untuk meningkatkan tax ratio terhadap PDB secara substansial pada tahun 2029. […]
-
Ribuan Warga Teken Petisi Tolak PPN 12%, Ditjen Pajak Buka Suara
Ribuan warga Indonesia menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan pada 2025 mendatang. Petisi online di platform Change.org telah mengumpulkan 14.543 tanda tangan hingga Rabu (27/11). Petisi ini dibuat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap akan membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Salah […]
-
Tax Ratio Diproyeksi Hanya Capai 11% Hingga 15% Hingga 2029
Presiden Prabowo Subianto memiliki target tax ratio yang sangat ambisius pada masa kepemimpinannya yakni sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai informasi, pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak sebesar 10,12% terhadap PDB pada 2024, atau turun dari 2023 yang sebesar 10,32% terhadap PDB. Sayangnya, Ekonom Center on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menghitung, dalam waktu […]
-
PPN 12% Ditunda, Luhut Jamin APBN Aman: Pajak Kita Bagus!
Presiden Prabowo Subianto besar kemungkinan akan menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Meskipun sudah diamanatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku paling lambat Januari 2025. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Ia menjelaskan, besarnya kemungkinan Prabowo menunda kenaikan tarif PPN karena Presiden menginginkan adanya […]
-
Pemberian Stimulus Sebelum PPN 12% Harus Selektif dan Tepat Sasaran
Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus guna mendorong perekonomian masyarakat menjelang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Namun, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, mengungkapkan bahwa kebijakan pembatalan PPN 12% dan pemberian stimulus belum menunjukkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran […]
WA only