NEWS
-
Komisi Informasi Pusat: Masyarakat Terbebani Pungutan Pajak yang Semakin Meningkat
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang semakin tertekan akibat beban pajak yang terus meningkat. Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn mengatakan, saat ini masyarakat sudah menghadapi berbagai pungutan pajak yang memberatkan, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak atas bonus, hingga pajak konsumsi. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi […]
-
Coretax Bikin Risiko Telat Setor Pajak Berkurang, Begini Penjelasannya
Salah satu keuntungan menggunakan fitur deposit pajak melalui coretax ialah berkurangnya risiko keterlambatan pajak. Hal ini disebabkan tanggal pengisian deposit pajak akan diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak. Apabila pengisian dilakukan beberapa kali, selama ada sisa saldo dari pengisian paling awal maka tanggal pengisian paling awal lah yang menjadi tanggal pembayaran dan penyetoran pajak. […]
-
PPN Jadi 12%, Komisi Informasi Sebut Kemenkeu Tak Terbuka ke Masyarakat
Komisi Informasi Pusat menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kurang terbuka terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), 90% informasi yang ada di badan publik harus terbuka. Hanya […]
-
Gaikindo Sebut Opsen Pajak & PPN 12% Berisiko Tekan Industri Otomotif
JAKARTA. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) blak-blakan mengenai dampak opsen pajak hingga kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 yang berisiko menekan industri otomotif. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan, opsen pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan membebani para pelaku industri otomotif pada tahun depan. Apalagi, sepanjang 2024 kinerja industri otomotif juga melemah. Perlu […]
-
Tax Amnesty Jilid III, Dari Siapa dan Untuk Siapa?
Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid III pun terkuak. Alhasil, muncul berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat: siapa yang pertama kali mengusulkan RUU Tax Amnesty tersebut? Untuk siapa program tax amnesty jilid III itu? Demi […]