NEWS
-
Tax Amnesty Jilid III Bidik Shadow Economy
Mencermati rencana pemerintah menggulirkan program pengampunan pajak jilid III Pemerintah dan parlemen sepakat melanjutkan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid iII melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) memasukkan revisi beleid tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Tax amnesty jilid III rencananya mulai diterapkan pada […]
-
Insentif Pajak, Harapan Emiten Kendaraan Listrik
Pemerintah berencana mengusulkan sejumlah insentif pajak prioritas lanjutan hingga tahun 2025. Salah satu insentif yang akan diusulkan adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP, khususnya untuk electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik berbasis baterai. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan […]
-
Ribuan Orang Teken Petisi Tolak
Petisi online yang mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang akan berlaku 1 Januari 2025, terus meningkąt. Petisi ini ditandatangani ribuan orang. Hingga Jumat (22/11), petisi online di platform Change. org berjudul Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!, telah ditandatangani oleh 5.238 orang. Petisi ini dibuat oleh Bareng Warga sejak 19 […]
-
Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
Penolakan kebijakan pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang sedianya berlaku 1 Januari 2025, kini meluas. Kini, ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Petisi yang dibuat di platform change.org ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai membebani masyarakat, khususnya kelas menengah kebawah. Hingga berita ini ditulis, sebanyak 3.525 orang […]
-
Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
Jalan pintas menambal penerimaan negara melalui pemberian pengampunan pajak alias tax amnesty dinilai tak akan efektif. Alih-alih penerimaan pajak naik, kepatuhan wajib pajak justru berisiko makin merosot. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, rencana tax amnesty jilid II tidak akan efektif dalam jangka panjang. Terutama dalam upaya menambah […]
WA only