NEWS
-
Genjot Setoran Pajak, Pemerintah Komitmen Cegah Kebocoran Pajak di Sektor SDA
Presiden Prabowo Subianto bakal memerlukan anggaran yang besar untuk menjalankan pemerintahannya di 2025 mendatang. Hal ini tercermin dari banyaknya program prioritas yang dicanangkan hingga adanya tambahan kementerian/lembaga (K/L) yang baru. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya meningkatkan pendapatan negara baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak […]
-
Tagih Tunggakan PBB hingga Rp24 Miliar, Pemda Gandeng Kejaksaan Negeri
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar dalam melakukan penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan. Kerja sama penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) antara Bapenda Kabupaten Blitar dan Kejari Kabupaten Blitar dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua pihak pada tahun lalu. “Kami menggunakan pendekatan […]
-
Lakukan Pengawasan, Kantor Pajak Tinjau Pembangunan Smelter Kariangau
KPP Badan dan Orang Asing (Badora) melakukan kunjungan kerja ke wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) China 19th Metallurgical Group Corporation Limited dan BUT China Enfi Engineering Corporation pada 30 Oktober 2024. Kepala Seksi Pengawasan I KPP Badora Danang Dwi Purnomo mengatakan visit yang dilakukan ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu mengenal lebih dalam proses […]
-
Jatuh Tempo Setor Pajak Penghasilan Berubah, Kini Setiap Tanggal 15
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81 Tahun 2024 bertujuan untuk memudahkan wajib pajak. “Dengan PMK ini sebetulnya lebih menyederhanakan jatuh tempo pembayaran, memudahkan wajib pajak mengingat maupun mencatatnya, termasuk bagi kami untuk mengingat dan menata kelolanya,” kata Suryo, dilansir […]
-
Kemenkeu Rilis PMK Baru soal Fasilitas Pajak untuk Proyek Pemerintah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK 80/2024 yang mengatur tata cara pemberian fasilitas pajak dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Beleid tersebut dirilis untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pemberian fasilitas pajak atas pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri. “…perlu […]
WA only