Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ketentuan Diskon PBB-P2 sebesar 50 Persen untuk Rumah Sakit Swasta
Rumah sakit swasta yang memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh keringanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 50% dari jumlah pajak yang seharusnya terutang. Syarat tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 796/KMK.04/1993. Merujuk keputusan itu, keringanan diberikan terhadap rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat (IPSM) yang dapat memenuhi dua syarat. […]
-
Ditjen Bea Cukai Sebut Lazada Sudah Bermitra Terkait Data Barang Kiriman Impor
Pemerintah tengah memperketat pengawasan barang kiriman atau impor yang masuk ke dalam negeri. Pengetatan ini tertuang dalam aturan baru, yakni PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2023. Kementerian Keuangan mewajibkan Pengelola Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik yang berbentuk marketplace […]
-
Kejar Prestasi Dunia, Kemenpora Malaysia Prioritaskan Insentif Pajak
Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia memprioritaskan kebijakan pemberian insentif pajak pada APBN 2024 yang akan disampaikan kepada parlemen, besok. Menteri Pemuda dan Olahraga Hannah Yeoh mengatakan insentif yang diusulkan dalam APBN 2024 yakni menjadikan biaya pelatihan olahraga dapat sebagai pengurang pajak. Menurutnya, pemberian insentif pajak ini akan meningkatkan prestasi Malaysia di bidang olahraga. “Insentif ini […]
-
Ada Perubahan Pengurus dalam Akta, Begini Ketentuan Penagihan Pajaknya
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO) Satu menggelar kegiatan edukasi pelaksanaan penagihan pajak melalui media sosial yang disiarkan langsung di Tebet Eco Park, Jakarta pada 31 Agustus 2023. Dalam edukasi tersebut, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP LTO Satu Zaenal Arifin memaparkan ketentuan pelaksanaan penagihan pajak terbaru sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri […]
-
Awasi PNBP Minerba, Kemenkeu Mulai Validasi Volume NTPN via Simbara
Kementerian Keuangan mulai menggunakan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) dalam rangka validasi volume Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Validasi volume NTPN via Simbara diperlukan guan mengoptimalkan pengawasan terhadap PNBP sektor minerba. Dengan sinergi proses bisnis dan data di antara K/L, pelaksanaan kebijakan PNBP juga akan makin transparan dan efisien. […]
Got any book recommendations?
WA only