NEWS
-
Selisih Kenaikan Pajak Reklame, Pemkot Beri Diskon Hingga 85 Persen
Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah memberikan diskon selisih kenaikan pajak reklame pada tahun ini. Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Kota Semarang menyatakan diskon selisih kenaikan pajak reklame diberikan hingga 85%. Kebijakan ini telah diatur dalam SK Kepala Bapenda Nomor B/946/973/II/2025. “Bapenda Kota Semarang memberikan diskon pajak reklame untuk selisih kenaikan NSR [nilai sewa reklame] tersedia sampai […]
-
Tarif Trump Bakal Menekan Setoran Pajak RI
Upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak bakal kian berat. Pasalnya, tarif bea masuk lebih tinggi yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap barang-barang impor dari sejumlah negara turut menghantui penerimaan pajak tahun ini. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap barang asal Indonesia. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, kebijakan yang dilakukan Trump […]
-
Kepatuhan Formal Wajib Pajak 62%
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menghimbau wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2024. Terlebih, pemerintah telah memberikan relaksasi terkait pelaporan tersebut. Hingga 1 April 2025, pukul 00.01 WIB, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2024 tercatat 12,34 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 juta merupakan […]
-
Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penyelenggara joint programme alias program bersama antara tujuh lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara mulai hari ini, Kamis (27/3/2025). Sri Mulyani meyakini program bersama tersebut bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat. “Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui […]
-
RI Raup Tambahan Rp944 T Jika KepatuhanDiperbaiki, Insentif Dikurangi
Indonesia bisa mengumpulkan tambahan penerimaan PPN dan PPh badan senilai 6,4% dari PDB atau kurang lebih Rp944 triliun bila Ditjen Pajak DJP mampu menyelesaikan masalah compliance gap dan policy gap dalam sistem pajak. Akibat banyaknya compliance gap dan policy gap, Indonesia hanya mampu mengumpulkan penerimaan PPN dan PPh badan rata-rata senilai Rp800 triliun pada 2016 […]
WA only