NEWS
-
BPK Temukan Penerimaan Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Kas Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 5,82 triliun yang belum disetor ke kas negara. Dalam laporannya, transaksi penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terindikasi kurang disetor, serta potensi sanksi administrasi […]
-
Coretax DJP Mungkinkan Cabang untuk Bikin Bukti Potong PPh
Coretax administration system memungkinkan cabang untuk membuat bukti potong PPh atas transaksi yang dilakukan oleh cabang dimaksud. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian mengatakan bukti potong yang dibuat oleh cabang nantinya akan langsung terisi secara otomatis ke dalam draf SPT Masa Unifikasi yang disusun oleh wajib pajak pusat. “Bukti potong yang dibuat oleh cabang, […]
-
Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Ekonom Ragu Ada Badan Penerimaan Negera
Presiden Prabowo Subianto kembali memilih Sri Mulyani menempati posisi Menteri Keuangan di kabinetnya. Terpilihnya kembali Sri Mulyani, membuat sejumlah ekonom mempertanyakan nasib Badan Penerimaan Negara yang digembor-gemborkan tim Prabowo sebelumnya. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan penunjukkan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Bendahara Negara, pembentukan Badan Penerimaan Negara […]
-
Opsen Pajak Berlaku Mulai Tahun Depan, Program Sengkuyung Digencarkan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah akan menggunakan program Sengkuyung dalam rangka mendukung pemberlakuan pengenaan opsen pajak yang dimulai pada 5 Januari 2025. Kabid Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bapenda Jawa Tengah Danang Wicaksono menjelaskan Sengkuyung merupakan program dalam bentuk tax reminder dengan melibatkan masyarakat sampai dengan tingkat RT dan RW. “Menuju 5 Januari, kami menghadirkan […]
-
BPK Temukan Pajak Rp 5,8 Triliun Tak Masuk Kas Negara, Kemenkeu Diminta Evaluasi
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merilis dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024. Berdasarkan dokumen tersebut, BPK menemukan adanya indikasi triliunan pajak pada 2023 yang belum masuk ke kas negara. BPK menyebut ada kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan atau ketidakpatuhan yang dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat […]
WA only