NEWS
-
Pemerintah Prabowo Bakal Relaksasi Pajak Properti, Ini Tanggapan MTLA
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan relaksasi kebijakan pajak properti. Emiten properti, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) pun menyambut baik sentimen tersebut. Berdasarkan catatan Kontan.co.id, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, salah satu penyumbang target pertumbuhan ekonomi 8% gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto, datang dari sektor properti dan perumahan. Hashim yang juga […]
-
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?
Pelanggan platform streaming musik atau audio seperti Spotify juga dikenakan pajak. Kendati musik merupakan bentuk produk hiburan, pajak yang dikenakan terhadap pelanggan platform streaming audio tersebut adalah pajak pertambahan nilai (PPN), bukan pajak hiburan. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/2022. Pasal tersebut menegaskan bahwa layanan digital […]
-
Membaca Arah Kebijakan Pajak Prabowo
PRESIDEN Prabowo Subianto telah menetapkan visi perpajakan yang ambisius untuk pemerintahannya ke depan. Target utamanya mendongkrak rasio pajak (tax ratio) hingga 23 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Selama ini, rasio tersebut mandek di sekitar angka 10 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Asia-Pasifik sebesar 19,3 persen. Optimalisasi pajak pun menjadi salah satu sasaran utama […]
-
PPN 12% Dinilai Tidak Berpengaruh Langsung pada Harga Barang
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Dedi Kusnadi menilai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 tidak memengaruhi harga barang maupun jasa secara langsung. Dedi menjelaskan, penyesuaian PPN sebenarnya juga telah dilakukan pada tahun 2022 dari 10% menjadi 11%. a melihat inflasi yang terjadi setelah dinaikkannya PPN menjadi 11% pada April 2022 merangkak naik […]
-
Resmi Jadi Presiden, Prabowo Diminta Tunda Kenaikan PPN 12 Persen
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno meminta kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk menunda pelaksanaan aturan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Permintaan itu disampaikan Eddy usai menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 – 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, […]
WA only