NEWS
-
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil
Exchanger atau pedagang fisik aset kripto wajib memiliki perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan data kependudukan berdasarkan NIK dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan NIK tersebut diperlukan untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal dan verifikasi data orang perseorangan […]
-
Coretax Punya Fitur Layanan Edukasi, WP Bisa Ajukan Topik Kelas Pajak
Coretax administration system (CTAS) menyediakan layanan edukasi bagi wajib pajak. Melalui layanan ini, wajib pajak dapat mengikuti kelas pajak yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia, tanpa terikat di kantor mana wajib pajak terdaftar. Dalam hal kelas pajak yang diinginkan wajib pajak tidak ada maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan melalui portal wajib pajak […]
-
Pelantikan Presiden 2024: Ini Sederet Janji dan Kebijakan Prabowo Sektor Ekonomi
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden kedelapan dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen (MPR/DPR/DPD RI), Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024). Pelantikan Presiden Prabowo ini dihadiri oleh pejabat tinggi negara, mantan presiden/wakil presiden, tokoh-tokoh dalam negeri, serta sejumlah kepala negara/pemerintahan dan utusan asing, termasuk duta besar dari […]
-
Coretax DJP Bakal Batasi Pelaporan SPT Tahunan Berbentuk Kertas
Ditjen Pajak (DJP) bakal membatasi pelaporan SPT secara manual seiring dengan hadirnya coretax administration system. Merujuk pada FAQ pada simulator coretax, pelaporan SPT secara manual dibatasi hanya untuk SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi non-usahawan dengan status tidak lebih bayar yang memenuhi kriteria tertentu. “Saluran penyampaian SPT kertas dapat melalui pos ke PPDDP/KPDDP atau disampaikan […]
-
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal
Orang pribadi atau badan yang telah menyetorkan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) harus mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke kantor pelayanan pajak (KPP). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2022, penelitian tersebut terdiri atas penelitian formal dan penelitian material. Untuk keperluan penelitian formal, orang pribadi atau badan […]
WA only