NEWS
-
Restitusi Dipercepat Era Coretax Dapat Diteliti Otomatis oleh Sistem
Proses penyelesaian restitusi melalui coretax administration system bakal dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat risiko kepatuhan wajib pajak. Dalam modul pembayaran DJP disebutkan bahwa kehadiran coretax membuat permohonan restitusi dipercepat dapat diteliti langsung secara otomatis oleh sistem berdasarkan data yang tersedia pada SPT dan data yang ada di sistem DJP. “Penelitian akan dilakukan sesuai ketentuan. Validasi dilakukan […]
-
Tarif Pajak Dipangkas, Kemenkeu Harap Masyarakat Mau Investasi di SBN
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan berharap minat masyarakat berinvestasi pada Surat Berharga Negara (SBN) makin meningkat seiring dengan penurunan tarif PPh atas bunga obligasi. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan tarif PPh atas bunga obligasi telah diturunkan menjadi hanya 10%. Oleh karena itu, SBN dapat menjadi pilihan instrumen investasi yang […]
-
Pendapatan Negara Bocor Rp 300 Triliun Dibeberkan Adik Prabowo
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior. (1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun […]
-
Kejar Setoran Rp3.000 T, Prabowo Janji Tidak Naikkan Tarif Pajak
Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan menggunakan instrumen tarif untuk menggenjot penerimaan negara dari sisi pajak. Meskipun target penerimaan negara tahun depan nyaris mencapai Rp3.000 triliun. “Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ungkap Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, dikutip […]
-
Negara Ini Pungut PPN atas Jasa Pendidikan Sekolah Swasta Mulai 2025
Pemerintah Inggris akan memungut PPN sebesar 20% atas jasa pendidikan oleh sekolah swasta mulai 1 Januari 2025. Selama ini, jasa pendidikan oleh sekolah swasta terbebas dari pengenaan PPN. Pemerintah berpandangan PPN perlu dikenakan atas jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah swasta dalam rangka mendanai belanja yang terkait dengan kebijakan perbaikan kualitas sekolah negeri. “Kami ingin […]
WA only