NEWS
-
Dorong Industri Pertahanan,PresidenIni Tawarkan Insentif Pajak
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan fokus pemerintah saat ini salah satunya mendorong pengembangan industri pertahanan nasional. Marcos mengatakan pemerintah dan parlemen dalam UU Revitalisasi Pertahanan mengatur pemberian insentif pajak untuk investor di bidang pertahanan. Melalui insentif, Filipina diharapkan menjadi negara tujuan investasi di bidang pertahanan yang menarik di dunia. “Ini adalah langkah maju yang […]
-
Setelah PPh Final UMKM 0,5 Persen, Pilih Pembukuan atau Pencatatan?
Pelaku UMKM mulai diingatkan lagi bahwa periode pemanfaatan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif 0,5% akan berakhir pada tahun ini, khusus bagi mereka yang sudah memanfaatkan tarif tersebut sejak 2018. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (10/10/2024). Sesuai dengan PP 55/2022, skema PPh final UMKM dapat dimanfaatkan oleh wajib […]
-
Ada Insentif Super di IKN, Petugas Pajak: Biar UMKM Naik Kelas
Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sekedar mengenai relokasi pemerintahan. Pemerintah berharap langkah tersebut menjadi langkah strategis untuk meratakan ekonomi Indonesia. Penyuluh pajak dari Kanwil Jakarta Pusat Togar Anaro mengatakan pemerataan ekonomi harus menerapkan pengembangan ekonomi yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi semua pelaku usaha termasuk UMKM. “IKN akan menjadi pusat bisnis baru. Ada banyak […]
-
Negara Bocor Rp300 T, Bahlil: Sektor ESDM Pasti Tertib Pajak
Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memetakan 300 lebih pengusaha pengemplang pajak yang memiliki tunggakan senilai Rp 300 triliun kepada negara. Di antaranya bergerak di sektor sumber daya alam (SDA) seperti perkebunan sawit. Daftar itu 300 lebih pengusaha yang menjadi pengemplang pajak itu Prabowo peroleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala […]
-
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi
Rencana penerapan Pilar 1 Amount A dari Two-Pillar Solution yang disusun OECD/G-20 BEPS Inclusive Framework diperkirakan akan memunculkan kompleksitas yang sangat tinggi. Senior Specialist of DDTC Fiscal Research & Advisory Hamida Amri Safarina mengatakan kompleksitas Pilar 1 Amount A ini antara lain mencakup kompleksitas peraturan, potensi pajak berganda, dan beban administratif. Oleh karena itu, penerapan […]
WA only