Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bantu Petani, Tarif PBB Lahan Pertanian Diusulkan Hanya 0,02 Persen
Buleleng. Pemkab Buleleng berencana untuk memberlakukan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang lebih ringan khusus atas lahan pertanian. Klausul keringanan PBB tersebut sedang digodok pihak pemkab bersama DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD). “Semua lahan pertanian bisa asalkan lahannya masih produktif dan tidak dialihfungsikan,” katan Sekretaris Badan […]
-
Hitung PPh Final UMKM, Omzet dari Cabang Harus Dimasukkan Bila Ada
Jakarta. Wajib pajak dalam negeri, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat dikenai tarif PPh final sebesar 0,5%. Omzet yang dimaksud merupakan jumlah omzet dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran […]
-
APINDO: Cuma Industri Batu Bara yang Siap Terapkan Pajak Karbon
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melihat bahwa beberapa industri belum siap terkait kebijakan dari pajak karbon. Pajak karbon sendiri diketahui belum akan diresmikan, meskipun saat ini pemerintah telah meluncurkan bursa karbon di bursa efek Indonesia (BEI). Ketua APINDO Shinta Kamdani mengatakan bahwa sampai dengan saat ini baru industri batu bara saja yang siap untuk menjalankan pajak […]
-
Kalah Saing dengan Online, YLKI: Pedagang Perlu Insentif Pajak dan Pinjaman
Pedagang pasar, mengeluhkan sepinya pembeli karena beralih ke toko online. Menanggapi fenomena ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah perlu memberikan insentif pajak dan pinjaman bagi pedagang atau UMKM. Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno mengatakan, insentif pajak akan mengurangi beban biaya produksi dan operasional UMKM. Sementara pinjaman bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas produk. “Insentifnya kan […]
-
Bursa Karbon Resmi Dibuka, Pemerintah Siapkan Regulasi Pajak Karbon
Pemerintah masih akan menyelesaikan beragam regulasi guna mendukung penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setidaknya terdapat 3 regulasi yang perlu diselesaikan yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tentang Penyelenggara Nationally Determined Contribution (NDC), Permen LHK tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pajak […]
Got any book recommendations?
WA only