NEWS
-
Syarat PPN 0% Buat Rumah Baru, Berlaku hingga 30 Juni 2025
Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Insentif PPN DTP ini berlaku hingga Desember 2025. Kebijakan pemberian insentif PPN DTP untuk penyerahan rumah dan rusun ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 (PMK No.13 Tahun 2025) […]
-
Pejabat Pajak Menjadi Tersangka Karena Gratifikasi
Seakan menjadi agenda tahunan saat musim pelaporan pajak tahunan, pejabat pajak kembali terciduk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kali ini KPK menjadikan Muhammad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi. Haniv diduga menerima aliran dana miliaran rupiah, termasuk dari sponsorship bisnis fashion yang dimiliki anaknya. Sejak menjabat sebagai Kepala Kantor […]
-
Ada Perubahan Pelaporan e-SPOP PBB, Kantor Pajak Adakan Sosialisasi
Kanwil DJP Jakarta Selatan II bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Selatan II serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian DJP mengadakan sosialisasi teknis pelaporan atau pengembalian e-SPOP. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 36 orang perwakilan wajib pajak yang memiliki objek PBB-P5L pada sektor perkebunan dan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. “Sosialisasi diadakan karena penatausahaan PBB-P5L mulai […]
-
PPN Ditanggung Pemerintah atas Rumah,DJP Rilis Keterangan Resmi
Pemerintah resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah DTP atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Insentif PPN DTP rumah kembali diberikan pada tahun anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 13/2025 yang mulai berlaku pada 4 Februari 2025. “Transaksi di bidang properti merupakan transaksi yang mempunyai multiplier effect yang besar […]
-
Pemeriksaan WP Grup & Transfer Pricing Diperpanjang Maksimal 4 Bulan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15/2025 memberikan kewenangan kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk memperpanjang jangka waktu pemeriksaan atas wajib pajak yang merupakan bagian dari grup atau wajib pajak yang melakukan transaksi transfer pricing. Pasal 6 ayat (5) PMK 15/2025 mengatur jangka waktu pengujian atas wajib pajak grup atau wajib pajak transfer pricing bisa diperpanjang maksimal selama […]
WA only