NEWS
-
Tahun Depan, Pemerintah Alokasikan Subsidi Pajak Rp 8,2 Triliun untuk Dunia Usaha
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk dunia usaha sebesar Rp 8,2 triliun pada tahun 2025. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran subsidi pajak DTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 8,31 triliun. “Adanya insentif perpajakan yang selektif untuk dunia usaha untuk bidang-bidang […]
-
Menhub Sebut Insentif Pajak untuk Suku Cadang Pesawat Sudah Disetujui
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut rapat koordinasi mengenai penurunan harga tiket pesawat masih akan berlanjut. Budi mengatakan rapat yang dikoordinasikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejauh ini telah menyepakati insentif pajak untuk suku cadang pesawat. Menurutnya, keputusan rapat tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. “Berkaitan dengan pajak-pajak yang berkaitan dengan alat suku […]
-
Lanjutkan Reformasi, Menkeu Ini Singgung Perombakan Sistem Pajak
Menteri Keuangan Thailand Pichai Chunhavajira menyatakan bakal melanjutkan program reformasi pajak yang telah berjalan. Pichai mengatakan Thailand perlu mengintegrasikan seluruh sistem pajak. Di sisi lain, tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan di negara tersebut juga masih lebih tinggi daripada standar internasional. “Tarif PPh orang pribadi dan badan di Thailand relatif tinggi dibandingkan dengan […]
-
Cara Hitung Pajak PBJT, Pemilik Usaha Makanan dan Minuman Wajib Tahu!
Apakah kamu memiliki usaha di bidang makanan dan minuman? Jika ya, maka terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi lho, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman. Namun, sudahkah kamu mengetahui bagaimana menghitung PBJT makanan dan minuman? Sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh […]
-
Aturan Pajak Beri Diskresi yang Luas Bagi Fiskus,Perlu Dipersempit?
Komite Pengawas Perpajakan Komwasjak) mencatat ketentuan perpajakan di Indonesia memberikan banyak kewenangan yang bersifat diskretif kepada pejabat pajak. Saat ini tercatat ada banyak peraturan perpajakan di Indonesia yang mendelegasikan kewenangan diskretif dari dirjen pajak kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Wakil Ketua Komwasjak Zainal Arifin Mochtar mengatakan banyak kewenangan-kewenangan dalam ketentuan perpajakan yang belum diatur dengan rapi. […]
WA only