NEWS
-
Pecah Rekor! APBN Pertama Prabowo Rencanakan Penerimaan Negara Rp3.005,13 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk pertama kalinya merancang penerimaan negara menembus angka Rp3.000 triliun, tepatnya Rp3.005,13 triliun dalam APBN 2025. Postur sementara tersebut tercatat naik Rp8,6 triliun dari target yang sebelumnya tercantum dalam RAPBN 2025 senilai Rp2.996,87 triliun. Sementara membandingkan dengan target pendapatan tahun ini yang Rp2.802,3 triliun, artinya terdapat peningkatan target senilai […]
-
Bapenda Kabupaten Sukabumi Sosialisasikan Penyempurnaan Zona Nilai Tanah, Tingkatkan Pencapaian Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi kegiatan analisis penyempurnaan ZNT (Zona Nilai Tanah). Kegiatan yang belum lama ini digelar di Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat kabupaten Sukabumi diikuti oleh para kepala dusun se-Kecamatan Cisaat. Sekretaris Bapenda Kabupaten Sukabumi, Agus Kurniadi, saat dikonfirmasi mengatakan tujuan dari sosialisasi analisis penyempurnaan ZNT (Zona Nilai Tanah) guna […]
-
Lokasi Sidang Pengadilan Pajak Bakal Ditambah, Medan Jadi Sasaran
Kementerian Keuangan membuka ruang bagi Pengadilan Pajak untuk menggelar persidangan di banyak daerah, bukan cuma di ibu kota. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis 5/9/2024). Kebijakan penambahan lokasi persidangan ini merupakan bagian dari transisi menuju penyatuan atap Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung MA). Sekretaris Jenderal Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi […]
-
Anggaran Subsidi Energi Era Prabowo-Gibran Dipangkas Rp1,1 Triliun
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi senilai Rp1,1 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi energi pada postur sementara RAPBN 2025 disepakati senilai Rp203,4 triliun atau turun 0,53% dari usulan pemerintah Rp204,5 triliun. Menurutnya, koreksi ini terjadi sejalan dengan perubahan […]
-
Sleman Tetapkan 3 Jenjang Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Pangan & Ternak
Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta berubah. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan tarif salah satunya dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD […]
WA only