NEWS

  • Anak Buah Airlangga Buka-bukaan soal Tarif PPN 12% Target APBN Prabowo

    Anak Buah Airlangga Buka-bukaan soal Tarif PPN 12% Target APBN Prabowo

    Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Namun, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja […]

  • DJP: Adanya Core Tax Tak Meniadakan Kewajiban Lapor SPT, Hanya Memudahkan!

    Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) yang berlaku pada akhir tahun ini akan memberikan sejumlah kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Salah satunya kemudahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, bukan berarti meniadakan kewajibannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak di […]

  • Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemprov Turunkan Target Pendapatan 2025

    Ada Opsen Pajak Kendaraan, Pemprov Turunkan Target Pendapatan 2025

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau berencana untuk menurunkan target pendapatan daerah pada tahun depan. Target pendapatan daerah pada RAPBD 2025 diusulkan senilai Rp3,58 triliun, turun bila dibandingkan dengan target pada APBD 2024 senilai Rp4,21 triliun. Penurunan target tersebut disebabkan oleh opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku […]

  • Pajak Sarang Burung Walet Dicoret, Ini Deret Tarif Pajak Baru Pasuruan

    Pajak Sarang Burung Walet Dicoret, Ini Deret Tarif Pajak Baru Pasuruan

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Jawa Timur mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan 3/2023. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. […]

  • Wajib Pajak Disebut Boleh Tak Lapor SPT karena Ada Coretax, Ini Penjelasan DJP

    Wajib Pajak Disebut Boleh Tak Lapor SPT karena Ada Coretax, Ini Penjelasan DJP

    Wajib pajak orang pribadi disebut tak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas pajak penghasilan atau PPh. Hal tersebut diklaim seiring penerapan Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Dilansir dari laman pajak.go.id, DJP Kemenkeu merinci sejumlah perbedaan pelaporan menggunakan sistem Coretax dengan sistem yang berlaku saat […]

WhatsApp WA only