NEWS
-
Ada WK Migas Nganggur,Kontraktor Punya 2 Opsi: Garap atau Kembalikan
Pemerintah meminta kontraktor kontrak kerja sama KKKS migas untuk mengoptimalkan seluruh wilayah kerja WK yang dikuasai. Tujuannya, menggenjot angka produksi. Jika ada WK migas yang menganggur alias idle, kini KKKS dihadapkan pada 2 opsi, yakni segera menggarapnya atau mengembalikannya kepada negara. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian WK Potensial yang […]
-
Kanwil DJP Jakarta Barat Catat Penerimaan Pajak Rp31,6 Triliun di Semester I-2024
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat membukukan penerimaan bruto sebesar Rp35,24 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp31,65 triliun 30 Juni 2024. Capaian tersebut 48,82% dari target APBN sebesar Rp64,83 triliun. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sebesar 4,19%. Secara nasional, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 Juni 2024 penerimaan bruto sebesar Rp1.063,83 […]
-
Uang Bulanan Suami untuk Istri yang Statusnya Pisah Harta, Objek PPh?
UU PPh secara jelas menyatakan bahwa sistem pengenaan pajak di Indonesia menganggap sebuah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, penghasilan atau kerugian dari seluruh keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak. Artinya, harta yang dihibahkan dari suami ke istri bukanlah objek pajak. Termasuk, uang bulanan yang diberikan dari suami ke istri, jika itu dipersamakan […]
-
Harga Komoditas Merosot, RI Perlu Cari Strategi Jaga Penerimaan Pajak
Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah mencari strategi menjaga penerimaan pajak di tengah tren penurunan harga komoditas. Ecky menilai penerimaan pajak Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap komoditas. Dengan kondisi tersebut, penerimaan pajak akan otomatis terdampak ketika harga komoditas mulai turun. “Pemerintah [perlu] untuk segera menyusun exit strategy dari dampak moderasi komoditas. […]
-
Pengusaha Protes Impor Tekstil Mau Dikenakan Pajak Tambahan
Pengusaha keberatan jika pemerintah berencana menambah pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor produk tekstil. Menurut pengusaha, masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal. Sebagai informasi, pemerintah berencana mengenakan BMTP dan BMAD untuk membenahi krisis yang terjadi di industri tekstil. Sekretaris Jenderal Himpunan Peritel […]
WA only