NEWS
-
Dorong Wajib Pajak Bayar Tunggakan, Pemda Adakan Pemutihan PBB
Pemkab Kendal, Jawa Tengah memberikan insentif pembebasan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2. Kepala Bapenda Kabupaten Kendal Abdul Wahab mengatakan pemberian insentif pajak menjadi bagian dari upaya mempercepat realisasi penerimaan PBB-P2. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memeriahkan HUT ke-419 Kabupaten Kendal dan HUT ke-79 RI. “Kebijakan ini dalam rangka percepatan realisasi […]
-
Wah, 670 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 670 ribu Wajib Pajak (WP) per 30 Juni 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menyebut dari total 74,68 juta wajib pajak orang pribadi, sebanyak 74 juta WP […]
-
Jokowi Terbitkan Perpres untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) 63/2024 yang bertujuan menambah persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang termuat dalam Multilateral Instrument (MLI). Langkah ini dinilai mampu mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba atau BEPS (Base Erosion & Profit Shifting). Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penerbitan Perpres 63/2024 ditujukan untuk menambah persetujuan penghindaran […]
-
NIK Wajib Pajak PBB Harus Diperbarui! Ini Alasan dan Caranya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok PBB untuk tahun pajak 2024, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024. Yang perlu diperhatikan dalam peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024, adalah adanya sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum […]
-
Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mulai melaksanakan uji coba atau piloting implementasi single submission (SSm) pabean-karantina pada tempat penimbunan berikat (TPB). SSm diterapkan untuk menyederhanakan proses bisnis pabean-karantina berbasis teknologi informasi guna menghilangkan repetisi dan duplikasi. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-113/BC/2024 pun diterbitkan sebagai payung hukum piloting tersebut. “Untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan […]
WA only