NEWS
-
Tak Patuhi Aturan DHE SDA, Layanan Ekspor 88 Perusahaan Diblokir DJBC
Ditjen Bea dan Cukai DJBC mencatat hingga saat ini terdapat 88 perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan penempatan devisa hasil ekspor DHE sumber daya alam SDA di dalam negeri. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan DJBC telah mengenakan sanksi berupa penangguhan layanan atau blokir ekspor terhadap 88 perusahaan tersebut. Penangguhan layanan ekspor dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bank […]
-
Setoran Pajak dan Cukai Lesu, Penerimaan Negara Turun jadi Rp 1.123,5 Triliun per Mei 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan negara menurun sampai dengan pengujung Mei 2024. Penurunan terjadi di seluruh pos penerimaan, mulai dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.123,5 triliun sampai dengan 31 Mei lalu. Nilai ini turun 7,1 persen […]
-
Pendapatan Negara Merosot, Sri Mulyani: Pajak Melambat, Bea dan Cukai Menurun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak mengalami perlambatan. Penerimaan perpajakan Indonesia pada Mei lalu merosot dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut dengan penerimaan dari Kepabeanan dan cukai juga turut menurun secara tahunan. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP juga turun, sehingga jika ditotal pendapatan negara secara keseluruhan dari pajak, kepabeanan dan cukai dan PNBP mengalami […]
-
Setoran Pajak Industri Pengolahan Susut
JAKARTA. Industri pengolahan nasional masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Namun pemerintah mulai mewaspadai tren penurunan penerimaan pajak dari sektor ini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak periode Januari-Mei tahun ini sebesar Rp 760,38 triliun, setara dengan 38,2% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Namun angka ini menurun 8,4% dibanding […]
-
Nah! Ini Tanda NIK-NPWP Sukses Dipadankan
Pemerintah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat pada akhir Juni 2024. Pemadanan NIK dan NPWP juga merupakan upaya untuk membentuk big data basis pajak. Dengan digunakannya NIK sebagai NPWP maka tercipta sebuah proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkesinambungan. Demikianlah tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]