NEWS
-
Istri yang NPWP-nya Gabung dengan Suami,Perlu Padankan NIK-nya?
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP secara penuh akan dimulai pada 1 Juli 2024. Bagi pasangan suami-istri yang kewajiban perpajakannya dipenuhi dengan cara digabung, yang melakukan pemadanan NIK-NPWP adalah pihak suami. Artinya, dalam kondisi NPWP suami-istri digabung maka pihak istri tidak perlu melakukan pemadanan NIK-NPWP sendiri. Nantinya, cukup suami yang […]
-
Sri Mulyani Raup Rp 24,99 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech pada Mei 2024, Ini Penyumbang Terbesar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Mei 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp24,99 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp20,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 746,16 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,11 triliun, dan pajak yang […]
-
Terakhir 30 Juni 2024, Ini Bahaya Mengintai Jika Tak Padankan NIK-NPWP
Pemerintah mendorong para wajib pajak untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum 31 Juni 2024. Jika tidak segera dipadankan, wajib pajak akan mengalami kendala jangka panjang terkait perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan bahwa pemadanan NIK-NPWP ini bakal digunakan sebagai nomor untuk bertransaksi dengan […]
-
Bank Dunia dorong efisiensi penerimaan pajak dan kualitas belanja
Bank Dunia (World Bank) merekomendasikan efisiensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi kualitas belanja negara. “Reformasi untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama,” kata ekonom senior di Bank Dunia Wael Mansour terkait Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 kepada media di Jakarta, Senin. Penerapan Undang-undang (UU) Harmonisasi Perpajakan akan […]
-
Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024
JAKARTA, Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak senilai Rp760,4 triliun hingga Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak ini mengalami kontraksi 8,4% (year on year/yoy). Capaian tersebut setara 38,2% dari target senilai Rp1.989 triliun. “Ini terutama perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan-perusahaan mining di Indonesia maupun CPO, mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja […]
WA only