NEWS
-
Pemprov DKI Kasih Diskon dan Bebas Sanksi Administrasi Pembayaran PBB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembebasan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal di 2024. Keringanan dan pembebasan sanksi administrasi ini tertuang dalam kebijakan Pemprov DKI melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan […]
-
Panas! Sri Mulyani-DPR Debat Soal Target Pajak Prabowo di 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikeras menghapus angka kebutuhan analisis kebijakan dan roadmap target rasio perpajakan atau tax ratio sebesar 23% saat membahas kesimpulan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024). Sebagaimana diketahui, target tax ratio sebesar 23% dari produk domestik bruto atau PDB itu merupakan bagian dari program visi dan […]
-
Anggaran Core Tax System Capai Rp 977 Miliar, Versi Beta Meluncur Juli 2024
JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). CTAS yang tengah digodok Kemenkeu telah menghabiskan biaya total Rp 977 miliar, dengan rincian realisasi Rp 223,83 miliar di tahun 2021, Rp 407,36 miliar di 2022, Rp […]
-
Banyak AR Bakal Jadi Fungsional, Menkeu Mohon Anggaran Tak Dipangkas
Penerapan coretax administration system akan diikuti dengan perubahan jabatan pegawai di Ditjen Pajak (DJP) dan berdampak terhadap kebutuhan anggaran Kementerian Keuangan. Topik ini menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (12/6/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan anggaran belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, salah satunya cukup banyak dipengaruhi dampak dari pelaksanaan coretax […]
-
Pekerja di IKN Bisa Terbebas dari Pajak Penghasilan, Ini Syaratnya
Masyarakat yang bertempat tinggal dan bekerja di kawasan IKN diberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh 21). Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024. Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rumadi menjelaskan pembebasan pajak yang dimaksud sifatnya ditanggung negara. Artinya para pekerja sebetulnya tetap dikenakan […]
WA only