NEWS
-
Anggaran Core Tax System Capai Rp 977 Miliar, Versi Beta Meluncur Juli 2024
JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). CTAS yang tengah digodok Kemenkeu telah menghabiskan biaya total Rp 977 miliar, dengan rincian realisasi Rp 223,83 miliar di tahun 2021, Rp 407,36 miliar di 2022, Rp […]
-
Banyak AR Bakal Jadi Fungsional, Menkeu Mohon Anggaran Tak Dipangkas
Penerapan coretax administration system akan diikuti dengan perubahan jabatan pegawai di Ditjen Pajak (DJP) dan berdampak terhadap kebutuhan anggaran Kementerian Keuangan. Topik ini menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (12/6/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan anggaran belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, salah satunya cukup banyak dipengaruhi dampak dari pelaksanaan coretax […]
-
Pekerja di IKN Bisa Terbebas dari Pajak Penghasilan, Ini Syaratnya
Masyarakat yang bertempat tinggal dan bekerja di kawasan IKN diberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh 21). Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024. Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rumadi menjelaskan pembebasan pajak yang dimaksud sifatnya ditanggung negara. Artinya para pekerja sebetulnya tetap dikenakan […]
-
Tarif Pajak Hiburan Malam di Kota Banjar Ditetapkan 40 Persen
Kota Banjar adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota yang dijuluki Gerbangnya Jawa Barat ini merupakan sentra pertanian dan perkebunan yang penting bagi suplai pangan di provinsi tersebut. Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), nilai PAD yang dihimpun Pemkot Banjar mencapai Rp116,34 miliar pada 2023. Adapun pajak daerah menjadi kontributor terbesar kedua […]
-
DJP Ajak Investor Manfaatkan Insentif di IKN, Prosesnya Tak Menjelimet
Ditjen Pajak (DJP) meminta para investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan di IKN. Menurutnya, proses pengurusan insentif perpajakan ini tidak ribet karena dilakukan secara online. “Investor bisa dari awal sudah mempersiapkan segala persyaratannya yang memang tidak […]